Inggris Beri Sanksi terhadap Jaringan Penipuan Kripto Xinbi

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris atau the UK Foreign, Commonwealth & Development Office memberikan sanksi kepada Xinbi, marketplace kripto yang memproses aliran dana ilegal senilai USD 19,9 miliar atau Rp 337,80 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.980). Hal itu terjadi pada 2021-2025 dan memutus akses dari ekosistem kripto global mulai 26 Maret 2026.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Minggu (29/3/2026), sanksi itu membekukan semua aset yang terkait dengan dengan Inggris, melarang bank-bank Inggris, perusahaan kripto dan individu untuk bertransaksi dengan platform itu. Selain itu, sanksi itu juga menargetkan jalur masuk dan keluar yang mendukung salah satu jaringan penipuan saling terkait yang pernah didokumentasikan.

Bagaimana Sanksi Inggris Benar-Benar Memutus Akses Xinbi?

Sanksi itu beroperasi melalui rezim sanksi terpadu Inggris, yang memberi wewenang kepada the Office of Financial Sanctions Implementations (OFSI) untuk membekukan aset dan melarang transaksi yang terkait dengan Inggris.

Bagi Xinbi, itu berarti setaip transaksi kripto yang dialihkan melalui bursa, kustodian dan pemproses pembayaran yang berbasis di Inggris saat ini merupakan pelanggaran kepatuhan yang memaksa penghapusan segera dan pemblokiran dompet di seluruh sektor kripto yang diatur di negara itu.

Chainalysis, yang menganalisis blockchain mendokumentasikan penetapan itu, menggambarkan sanksi tersebut sebagai penargetkan “tulang punggung escrow” yang menopang penipuan skala besar, terutama peran Xinbi dalam memfasilitasi pencucian uang “Black U”,, perdagangan OTC tanpa izin, penjualan basis data yang dikompromikan dan pasokan peralatan satelit ke kompleks penipuan termasuk 8Park.

Kompleks itu yang dioperasikan oleh Legend Innovation Co di bawah direktur Eang Soklim, dapat menampung hingga 20.000 pekerja yang diperdagangkan dan bergantung pada Xinbi sebagai lapisan keuangan inti.

Individu yang disebutkan, Thet Li, yang mengelola jaringan keuangan internasional untuk Prince Group yang berbasis di Kamboja, dan Hu Xiaowei, yang terkait dengan operasi keuangan #8 Park, memberikan lembaga penegak hukum untuk mengejar pemulihan aset.

Properti di London yang terhubung dengan jaringan Prince Group juga langsung dibekukan berdasarkan penetapan tersebut, mengikuti pola yang ditetapkan ketika pemimpin Prince Group Chen Zhi dikenai sanksi pada 2025, yang memicu pembekuan aset global senilai lebih dari 1 miliar poundsterling atau Rp 22,51 triliun (asumsi kurs poundsterling terhadap rupiah di kisaran 22.510) termasuk gedung perkantoran London senilai 100 juta poundsterling atau Rp 2,25 triliun.

Xinbi telah menunjukkan rekayasa ketahanan, bermigrasi ke aplikasi termasuk SafeW dan XinbiPay setelah gangguan sebelumnya.

Penetapan status oleh Inggris, dikombinasikan dengan pemantauan blockchain Chainalysis, dirancang khusus untuk mengikuti migrasi tersebut. Bursa yang menegakkan kepatuhan aturan perjalanan akan menghadapi tekanan yang lebih tinggi untuk menyaring klaster dompet yang terkait dengan Xinbi terlepas dari aplikasi atau platform mana pun yang akan digunakan jaringan selanjutnya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, aktivitas penambangan kripto ilegal menyebabkan kerugian besar di wilayah Krasnodar, Rusia, sepanjang 2025. Berdasarkan laporan penyedia energi, total kerugian mencapai 18,2 juta rubel atau kurang lebih Rp 3,79 miliar (asumsi kurs Rp 208,38 per rubel), melonjak tajam dibandingkan 745.000 rubel pada tahun sebelumnya.

Kondisi ini mencerminkan meningkatnya aktivitas penambangan kripto bawah tanah serta tekanan yang semakin besar terhadap sistem energi dan pasar kripto.

Dikutip dari Coinmarketcap, Kamis (26/3/2026), perusahaan energi Kubanenergo melaporkan lonjakan signifikan dalam kerugian akibat praktik ilegal tersebut. Selain kerugian finansial, konsumsi listrik tanpa izin juga meningkat drastis.

Sepanjang 2025, konsumsi listrik ilegal tercatat mencapai 1,8 juta kWh, naik jauh dari 412.000 kWh pada 2024.

Beberapa temuan utama antara lain:

• Kerugian meningkat lebih dari 20 kali lipat
• Konsumsi listrik ilegal mencapai 1,8 juta kWh
• Ditemukan lima kasus penambangan ilegal
• Pelanggaran tersebar di berbagai wilayah

Tambang kripto ilegal ditemukan di sejumlah lokasi seperti Kovalevskoye, Uspenskoye, Kavkazskaya, Tamansky, hingga Limanny.

Lonjakan aktivitas penambangan ilegal ini didorong oleh faktor ekonomi, terutama tingginya biaya listrik. Sejumlah pelaku mencoba menekan biaya operasional dengan cara melanggar aturan.

Beberapa faktor utama yang mendorong praktik ini antara lain:

• Harga listrik yang tinggi
• Kurangnya registrasi resmi
• Permintaan terhadap mining kripto yang terus meningkat
• Pengawasan dan penegakan hukum yang terbatas
• Fenomena serupa juga terjadi di Republik Adygea.

Di wilayah tersebut, kerugian akibat mining ilegal mencapai 1,5 juta rubel dengan konsumsi listrik ilegal sebesar 211.000 kWh.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah penambangan kripto ilegal tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi mulai meluas ke berbagai daerah.