Eks Honorer RSUD Pati Ikut Demo Masyarakat Pati Bersatu Protes Bupati

Jakarta, CNN Indonesia --

Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap melanjutkan rencana aksi besar terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, walaupun kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen dibatalkan kepala daerah tersebut.

Koordinator massa menyebut diperkirakan akan ada hingga 100 ribu orang yang akan ikut aksi unjuk rasa tersebut. Dia menyebut tuntutan massa bukan cuma karena kenaikan PBB--yang akhirnya dibatalkan setelah diprotes warga.

Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto, mengatakan aksi tetap akan digelar, karena masyarakat terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo. Dia membeberkan di antaranya kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi.

"Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru," ujarnya, Selasa (12/8) seperti dikutip dari detikJateng.

"Kemudian ada keluhan efisiensi Rumah Sakit Soewondo, ternyata itu orang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa tali asih. Kemudian dia merekrut karyawan baru dengan alasan meningkatkan pelayanan," imbuh Teguh.

Akhir pekan lalu, seperti dilansir dari detikJateng, eks karyawan honorer RSUD Kabupaten Pati memberikan dukungan dan akan ikut aksi pada 13 Agustus 2025 mendatang. Mereka kehilangan pekerjaan akibat kebijakan Bupati Pati Sudewo dengan dalih efisiensi.

"Kalau saya sendiri di PHK per 1 Juli 2025. Saya bekerja di rumah sakit sudah 20 tahun di RSUD RAA Soewondo Pati," kata Salah satu eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo Pati, Ruha, kepada wartawan ditemui di Posko Masyarakat Pati Bersatu di Alun-alun Pati, Minggu (10/8).

Menurutnya selain dirinya ada 220 orang lainnya yang terkena PHK tahun ini. Akibat PHK ini kata dia tidak ada pesangon hingga solusi.

"Kami dari PKH RSUD RAA Soewondo Pati ingin memberikan aspirasi tuntunan kami kembalikan pekerjaan kami atau turunkan Bupati," jelasnya.

Eks karyawan honorer lainnya, Roni juga mengaku mengabdi di rumah sakit sudah 20 tahun lamanya. Kini dia harus menganggur setelah di-PHK dari rumah sakit.

Roni heran karena setelah di-PHK ada kabar pihak rumah sakit membuka lowongan formasi untuk karyawan honorer BLUD. Bahkan informasi yang ia terima mencapai 330 orang.

"Untuk sementara katanya ada perbup yang baru dan perekrutan ulang. Malahan bertambah dengan jumlah kuota. Kita di-PHK itu 220 orang sekarang informasinya menambah 330-an malah lebih banyak," terang dia.

Tumpukan donasi warga

Selain itu, gelombang donasi terus berdatangan di posko aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjelang demo pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Teguh mengatakan hingga hari ini, Selasa (12/8), pihaknya menerima sumbangan hingga ribuan kardus air mineral. Air minum ini nantinya akan diletakkan di titik-titik sekitar Alun-alun Pati.

Pihaknya memperkirakan ada sekitar 100 ribu massa yang akan hadir demo besok.

"Kalau diperkirakan ada 100 ribu massa. Karena kita itu dianggap mewakili mereka. Mereka berharap dengan kita. Setiap sore dan malam warga menunggu untuk menyampaikan aspirasi kepada kita," ujarnya.

Pernyataan Gerindra dan Bupati

Sebelumnya, pada Jumat (8/8), Sudewo menduga aksi warga Pati saat ini ditunggangi kepentingan politik.

Menurutnya tuntutan menaikkan kenaikan PBB 250 persen telah dibatalkan. Kemudian juga kebijakan lima hari sekolah kembali ke enam hari. Dari hal itu, Sudewo kemudian menyimpulkan jika massa diduga ditunggangi kepentingan politik.

"Tapi kenyataannya masih seperti itu [melakukan aksi]. Berarti saya menyimpulkan itu tidak murni, berarti ada yang menunggangi. Itu kepentingan politik," kata Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat malam.

Sementara itu, pada akhir pekan lalu Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono mengatakan Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto telah menegur Bupati Sudewo buntut rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen.

Hal itu disampaikan langsung Sudaryono melalui akun Instagram resmi miliknya, pada Sabtu (9/8) kemarin.

Dia yang juga Wakil Menteri Pertanian itu mengatakan isu kenaikan PBB hingga 250 persen telah mendapatkan atensi langsung dari Prabowo. Ia menyebut Prabowo  telah memerintahkan Sudewo--yang juga kader partainy--agar membatalkan kebijakan tersebut.

"Di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang butuh perhatian lebih. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari tempat lain," ujarnya.

Sudaryono menyebut perintah Prabowo tersebut juga telah diikuti Bupati Pati yang langsung membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen.

"Alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk dan sudah diumumkan di-cancel," katanya.

Sudaryono memastikan setiap keluhan dari masyarakat akan selalu didengar oleh pemerintah ataupun Presiden Prabowo secara langsung.

Ia menyebut Presiden juga telah memerintahkan jajarannya untuk responsif terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun.

Sudaryono lantas mengajak seluruh warga Pati untuk menjaga situasi kondusif menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

(kid/ugo)