Wakil Walkot Surabaya Tolak Pilkada Lewat DPRD: Kemunduran Demokrasi

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Armuji, tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Ia menilai hal itu merupakan kemunduran demokrasi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Armuji mengatakan pemilihan kepala daerah seharusnya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan dilaksanakan di ruang-ruang tertutup oleh elit politik.

"Kalau kepala daerah dipilih lewat DPRD, calon tidak perlu turun ke kampung, ke kelurahan, ke RW dan RT. Cukup lobi, debat di ruang tertutup, lalu voting. Selesai," ujar Armuji melalui keterangan tertulis, Kamis (8/1).

Sebagai pelaku sejarah yang pernah menjadi anggota DPRD Surabaya periode 1999-2004, Armuji mengaku merasakan langsung dampak sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa lalu.

Menurutnya, mekanisme Pilkada tak langsung tersebut membuat hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi berjarak hingga renggang.

Berbeda dengan Pilkada langsung, calon kepala daerah harus turun ke masyarakat untuk mendengar keluhan warga dan menyampaikan gagasan secara terbuka. Proses ini, kata Armuji, membangun ikatan moral dan tanggung jawab antara pemimpin dan rakyat.

"Kalau dipilih DPRD, rakyat tidak merasa memiliki pemimpinnya. Kepala daerah pun merasa cukup bertanggung jawab kepada dewan lewat laporan tahunan. Ini berbahaya bagi demokrasi," ucapnya.

Armuji juga menilai, wacana pilkada melalui DPRD tidak sejalan dengan sistem demokrasi saat ini, mengingat Presiden, DPR RI, dan DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota semuanya dipilih langsung oleh rakyat.

"Ini kontradiktif. DPR dipilih langsung oleh rakyat, tapi kepala daerah mau dipilih DPR? Ini bukan kemajuan, tapi kemunduran demokrasi," ucapnya.

Sistem pemilihan tak langsung atau melalui DPRD di mata Armuji juga identik dengan praktik politik era Orde Baru, di mana kepala daerah dapat dengan mudah dijatuhkan melalui mekanisme politik di dewan.

"Sekarang berbeda. Kepala daerah yang dipilih rakyat hanya bisa diberhentikan oleh rakyat atau karena alasan hukum yang jelas, seperti korupsi atau meninggal dunia. Itu lebih adil dan demokratis," jelas Armuji.

Menanggapi alasan Pilkada langsung rawan politik uang, Armuji justru menilai praktik tersebut tetap bisa terjadi, bahkan berpotensi lebih rawan bila pemilihan dilakukan melalui DPRD.

"Kalau dipilih DPRD, politik uang tetap terjadi. Bahkan lebih gampang dihitung, karena yang menentukan cuma sekitar 50 orang (anggota DPRD). Transaksinya jadi lebih tertutup dan rawan," ujarnya.

Menurutnya, sistem pemilihan oleh DPRD justru membuka ruang besar bagi praktik politik transaksional karena lingkaran pemilihnya sempit dan tidak transparan.

DPC PDIP Kota Surabaya, lanjut Armuji, akan tetap tegak lurus pada prinsip kedaulatan rakyat dan menolak segala bentuk upaya yang mengarah pada kemunduran demokrasi.

"Posisi kami jelas, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Warga Surabaya ingin bertemu, menilai, dan menentukan sendiri pemimpinnya. Demokrasi tidak boleh mundur," pungkasnya.

(frd/kid)