Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8).
Pertemuan ini bertujuan membahas berbagai tantangan kebangsaan dan mencari cara efektif untuk menjaga situasi tetap kondusif, di tengah gelombang demonstrasi yang memanas di sejumlah kota.
Informasi ini diungkap oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII), Nasrullah Larada. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari ormas-ormas besar, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), al-Irsyad, Persatuan Islam, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nasrullah menilai pertemuan dengan Presiden sebagai sinyal yang sangat positif. Menurutnya, dialog dan silaturahmi antar-elemen bangsa menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan.
"Di saat suasana memanas, justru komunikasi dan silaturahmi antarelemen bangsa harus kita perkuat," kata Nasrullah, seperti dilansir Antara, Sabtu (30/8).
"Keluarga Besar PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua," tambahnya.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh ormas Islam untuk bersama-sama menjaga stabilitas sosial. Nasrullah pun menyatakan dukungannya dan mengimbau seluruh kader PII, generasi muda, dan masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh hasutan yang dapat memecah belah bangsa.
Aksi massa di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta memanas setelah bentrokan dengan aparat kepolisian. Protes yang awalnya terkait penolakan tunjangan rumah anggota DPR RI, kini terpusat pada insiden tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol), yang dilindas kendaraan taktis Brimob.
Terkait insiden tragis ini, Nasrullah menyatakan duka cita mendalam dan mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara profesional dan transparan.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammadiyah diwakili oleh Sekretaris Umum Prof. Abdul Mu'ti, yang juga menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, NU diwakili oleh Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf, yang juga menjabat Menteri Sosial.
(wiw)