Periksa Anggota DPRD Bekasi, KPK Usut Aliran Uang Bupati Ade Kuswara

Jakarta, CNN Indonesia --

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami aliran uang dalam kasus dugaan suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi yang menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Materi itu didalami penyidik lewat pemeriksaan terhadap dua orang saksi yang dipanggil pada hari ini, yakni Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Nyumarno dan mantan Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi, Beni Saputra.

Nyumarno diketahui memenuhi panggilan tersebut, sedangkan belum ada kabar mengenai kehadiran Beni.

"KPK terus melakukan pendalaman terkait dengan dugaan-dugaan aliran uang dari para tersangka yaitu saudara ADK, HMK, dan juga SRJ ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (12/1).

"Termasuk di antaranya dugaan aliran uang kepada saudara BS ini peruntukannya untuk apa. Itu yang kemudian didalami dalam pemeriksaan kali ini. Termasuk kepada saksi saudara NYO selaku anggota DPRD, itu juga pendalaman terkait dengan dugaan aliran uang kepada saksi dimaksud," tegasnya.

Sementara itu, saat tiba di Kantor KPK pukul 13.48 WIB, Nyumarno memberikan klarifikasi soal dirinya disebut mangkir pada panggilan sebelumnya, Kamis, 8 Januari 2026.

"Saya Nyumarno anggota DPRD Kabupaten Bekasi, sedianya memenuhi undangan dari KPK. Pada awal pemberitaan saya diberitakan katanya saya tidak hadir undangan KPK, terus kemudian berita bertambah lagi naik katanya saya tidak kooperatif atau dianggap mangkir lah," kata Nyumarno di Kantor KPK.

Nyumarno mengaku saat itu belum menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK.

"Tapi akhirnya saya berkomunikasi dengan admin di KPK dan hari ini saya kooperatif, saya memenuhi undangan dari KPK untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan kesaksian dan seterusnya," imbuhnya.

Buka suara usai diperiksa

Setelah menjalani pemeriksaan Senin (12/1) malam, Nyumarno mengaku sama sekali tidak ditanya penyidik mengenai aliran uang.

"Tidak ada sama sekali saya dimintai keterangan aliran uang, misalnya dari pak bupati tidak ada, tidak benar," kata Nyumarno di Kantor KPK.

Dia menyatakan ditanya dengan sekitar 20 pertanyaan. Mayoritas seputar peristiwa hukum Bupati Ade Kuswara dan kawan-kawan.

"Pertanyaannya seputar saya sebagai warga negara kan diminta kehadirannya sebagai saksi, ya seputar tahu tidak soal peristiwa hukum pak Ade, pak HM Kunang dan pak Sarjan. Kita jawab sudah, kita tidak tahu soal peristiwa itu," tutur Nyumarno.

"Yang kedua ditanya seputar tentang jabatan saya sebagai anggota DPRD, di Alat Kelengkapan Dewan, di Badan Anggaran," sambungnya.

KPK telah menetapkan tersangka dan menahan Bupati Ade Kuswara, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, H.M Kunang yang juga merupakan ayah dari Bupati Ade Kuswara, dan pihak swasta bernama Sarjan.

Ade Kuswara dan H.M Kunang selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Sarjan selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

(ryn/dal)

[Gambas:Video CNN]