Ke Australia, Komisi XI DPR Bantah Ikut Sydney Marathon

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun membantah jajarannya mengikuti Sydney Marathon saat kunjungan kerja (kunker) ke Australia mulai 26 Agustus hingga 1 September.

Misbakhun menyatakan tidak ada agenda lain di luar rapat dan pertemuan dengan sejumlah pihak yang telah dijadwalkan. Ia klaim jadwal Sydney Marathon dibuat pihak agen travel selaku fasilitator.

"Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang saya sebutkan di atas dan itinerary itu dibuat bukan oleh pihak Sekretariat Komisi XI DPR RI," kata Misbakhun saat dihubungi, Sabtu (30/8).

Misbakhun mengaku tak tahu menahu dengan agenda Sydney Marathon. Ia sebut agenda itu di luar sepengetahuan pihak Sekretariat Komisi XI DPR.

"Dugaan saya itu itinerary yang dibuat oleh pihak travel agent yg di0hire oleh pihak di luar Komisi XI dan isinya itu tanpa sepengetahuan Komisi XI," klaim Misbakhun.

"Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawab dengan isi itinerary tersebut. Karena sejak awal Komisi XI tidak ada agenda tersebut," ia menegaskan.

[Gambas:Video CNN]

Politikus Partai Golkar itu menyebutkan dua kota menjadi tujuan kunker Komisi XI DPR, yakni Sydney dan Canberra.

Selama beberapa hari di Canberra, Komisi XI DPR RI disebut bertemu Dubes RI, mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa LPDP, hingga bertemu Australian National Audit Office (ANAO).

"Kami ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik," kata Misbakhun.

Kemudian selama beberapa hari di Sydney, Misbakhun mengungkapkan pihaknya bertemu kantor representative office Bank BNI, hingga Reserve Bank of Australia (RBA).

"Topik diskusinya adalah mengenai penerapan national payment gateway dalam rangka cross border transaction dan membuka peluang kerja sama QRIS Indonesia bisa dipakai di Australia," katanya.

Kunker, kata dia, dilakukan untuk mengejar target pengesahan RUU tersebut sebelum 8 September.

Selain anggota Komisi dan Panja, kunker juga diikuti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK RI, Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Kementrian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN.

(thr/chri)