Wamendagri Tekankan Penyusunan Anggaran Daerah Selaras dengan RKPD

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Bale Gede, Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/4).

Dalam forum tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya konsistensi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran daerah. Ia mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Barat untuk memastikan setiap program yang dirancang benar-benar selaras dengan dokumen perencanaan.

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang dan mengacu pada RKPD. Dengan demikian, tidak ada lagi program yang muncul tanpa dasar perencanaan yang jelas.

"Tidak boleh ada lagi program di dalam APBD yang tiba-tiba muncul tanpa ada dasar perencanaannya di dokumen RKPD, begitu pula sebaliknya," kata Wiyagus berpesan.

Ia menegaskan, penyelarasan tersebut penting agar sistem perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, berjalan berkesinambungan dan searah dengan kebijakan nasional.
Karena itu, dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus mengacu pada arah pembangunan nasional.

Di sisi lain, Wiyagus juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi Jabar sepanjang 2025 yang tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Bahkan, pada triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mencapai 5,85 persen.

Meski demikian, ia mengingatkan agar Pemda tidak cepat berpuas diri, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tergolong tinggi, yakni sebesar 6,77 persen. Hal ini menjadi catatan penting agar pertumbuhan ekonomi ke depan lebih inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

"Ini menjadi catatan penting agar laju ekonomi kita ke depan lebih inklusif dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal," pesannya.

Dalam mendukung program prioritas nasional Asta Cita, Wiyagus juga mengapresiasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta operasional unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.

Namun, ia menekankan pentingnya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan keamanan pangan bagi penerima manfaat.

"Sertifikasi ini adalah syarat mutlak. Bukan sekadar administrasi, melainkan jaminan keamanan pangan bagi anak-anak kita," imbuhnya.

Wiyagus mengajak seluruh jajaran Pemda untuk terus melangkah bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Mari kita bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat menuju Provinsi Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.

(inh)

Add as a preferred
source on Google