Tito Rapat Bareng Kepala Daerah Data Kenaikan PBB Imbas Demo Pati

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku bakal menggelar rapat bersama seluruh kepala daerah untuk mendata kenaikan pajak bumi bangunan (PBB), pada Kamis (14/8) siang ini.

Hal tersebut dilakukan Tito setelah sebelumnya Bupati Pati Sudewo berencana menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen hingga berujung polemik dan ricuh di masyarakat.

"Sekarang siang ini akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi kenaikan," ujarnya kepada wartawan di Lapangan Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/8).

Dalam rapat tersebut, Tito mengaku akan memberikan arahan agar seluruh kepala daerah yang lain agar dapat mempertimbangkan matang-matang kemampuan ekonomi masyarakat sebelum menetapkan besaran NJOP dan PBB.

Pasalnya sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), penentuan tarif NJOP dan PBB memang tidak harus disampaikan kepada Kemendagri.

Ia mengatakan besaran NJOP dan PBB ditentukan oleh Bupati dan Wali Kota dan hanya wajib dikonsultasikan kepada Gubernur masing-masing wilayah

"Saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja," tuturnya.

Di sisi lain, ia juga memerintahkan agar seluruh kebijakan yang diambil dapat disosialisasikan secara matang kepada masyarakat, sehingga dapat dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik.

"Rekan kepala daerah agar responsif melihat apa dinamika di masyarakat. Itu responsif, akomodatif. Ajak dialog, seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, demonstrasi besar pecah di Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu (13/8). Massa aksi meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

Demonstrasi itu berawal dari rencana Sudewo untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen. Ia bahkan sempat menantang masyarakat untuk berdemo.

Dalam unjuk rasa itu, Sudewo sempat menemui massa aksi. Namun, massa kemudian melempari Sudewo dengan botol air mineral dan sandal.

Buntut kericuhan itu, DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Sudewo. Namun, Sudewo menolak melepaskan jabatannya dengan dalih dirinya dipilih oleh rakyat secara konstitusional.

(tfq/wis)

[Gambas:Video CNN]