Kemenimipas Perkuat Budaya Sadar Risiko Lewat Pengawasan Tiga Lini

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan internal melalui penerapan Model Tiga Lini berbasis manajemen risiko.

Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya sadar risiko di setiap unit kerja, sekaligus memperkuat integritas dan akuntabilitas birokrasi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenimipas, Ika Yusanti, dalam kegiatan sosialisasi "Tata Kelola Pengawasan Intern Berbasis Model Tiga Lini dan Manajemen Risiko" yang digelar di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Rabu (29/10).

Menurut Ika, penerapan Model Tiga Lini yang telah diatur melalui Keputusan Menteri Nomor M.IP-27.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kemenimipas.

Tujuan utamanya adalah menegaskan pembagian peran yang jelas dalam pengawasan. Lini pertama berperan sebagai pelaksana kegiatan dan pemilik risiko.

Adapun lini kedua melalui Unit Pengendalian Intern (UPI) berperan melakukan pemantauan dan mitigasi. Sementara itu, lini ketiga melalui Itjen, memberikan ultimate assurance melalui audit dan evaluasi.

"Setiap lini memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan berintegritas," ujar Ika dalam keterangannya.

Dalam kesempatan tersebut, Ika turut menyoroti peningkatan kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Kemenimipas. Ia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pegawai dan mendasari urgensi pengawasan melekat serta penerapan manajemen risiko. Upaya yang komprehensif dibutuhkan guna mencegah potensi kecurangan.

"Budaya sadar risiko bukan sekadar konsep administratif, melainkan sikap mental yang harus dimulai dari pimpinan. Dengan memahami risiko, setiap keputusan akan lebih bijak, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik," kata Ika.

Dalam akhir paparan, Ika mengajak seluruh pegawai untuk menjauhi pungli, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, sudah seharusnya seluruh jajaran Kemenimipas menegakkan nilai integritas dalam bekerja.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kemenimipas khususnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali untuk memperkuat tata kelola pengawasan intern.

Kegiatan ini juga menjadi katalis dalam membangun budaya sadar risiko sebagai fondasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

(inh)