Banyak Kasus Keracunan, DPR Usul Pengadaan MBG Dikelola Sekolah

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengubah pola teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dengan mengembalikan pengadaan makanan buat siswa ke sekolah masing-masing.

Hal itu diusulkannya karena melihat kasus keracunan MBG yang tak kunjung berhenti.

Selama ini pola pengadaan MBG yang di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang memiliki kepanjangan tangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah yang jadi tugasnya.

Charles menilai evaluasi MBG karena maraknya kasus keracunan tak hanya memperbaiki sistem berjalan. Menurutnya yang perlu dilakukan adalah harus mengubah sistem dengan memangkas rantai pasok pengadaan MBG sehingga makanan yang sampai ke tangan siswa adalah makanan yang segar.

"Dengan anggaran yang sediakan, sekolah diberi tanggung jawab untuk mengadakan MBG. Salah satu opsinya dengan metode prasmanan, sehingga makanan yang disajikan masih hangat dan fresh," kata Charles di Jakarta, Kamis (14/8).

Dalam memasak, sekolah bisa melibatkan orang tua murid yang sudah terbiasa masak untuk anak-anaknya.

Dengan begitu, menurut dia, tidak ada lagi SPPG yang memproduksi massal ribuan paket dalam sehari.

Sebab hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena terlalu banyaknya produksi oleh SPPG.

"Ini juga membuktikan SPPG yang didirikan secara mendadak belum siap untuk memproduksi makanan secara massal," katanya.

Dalam menjalankan program MBG, menurut dia, pemerintah pusat juga harus melibatkan pemerintah daerah.

Peran pemda hingga dinkes

Selanjutnya, BGN sebagai representasi pemerintah pusat perlu membuat Standar Operasi Prosedur (SOP), dan melakukan pengawasan untuk memastikan sistem yang dibuatnya dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah.

Sementara, kata dia, Dinas Kesehatan setempat bertugas memastikan kelayakan dan kebersihan dapur.

Dalam memasak, sekolah bisa melibatkan orang tua murid yang sudah terbiasa masak untuk anak-anaknya.

Dia mengatakan untuk 2026 mendatang, pemerintah sudah menyiapkan anggaran lebih dari Rp300 triliun untuk MBG. Dengan rantai pasok yang pendek karena pengadaan dilakukan di sekolah, pemerintah justru bisa lebih menghemat anggaran.

"Karena tidak ada lagi biaya pengemasan karena makanan disajikan prasmanan, dan siswa penerima manfaat lebih terhindar dari potensi keracunan," kata politikus PDIP itu.

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]