Abdul Wahid Terima Jatah Preman Rp4 M dari Dinas PUPR di Juni-November

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Riau Abdul Wahid disebut menerima setoran uang 'jatah preman' sebesar Rp4,05 miliar dari Dinas PUPR-PKPP pada Juni hingga November 2025.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut setoran uang itu merupakan permintaan dari Abdul Wahid kepada Sekretaris Dinas PUPR-PKPP dan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI Dinas PUPR-PKPP Riau.

Menurutnya, jatah preman ini imbal balik lantaran anggaran untuk proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR-PKPP naik hingga 147 persen dari yang semula hanya Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

"Di kalangan Dinas PUPR-PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah 'jatah preman'," kata Tanak di Kantornya, Jakarta, Rabu (5/11).

"Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode '7 batang'," imbuhnya.

Johanis merincikan setoran pertama dilakukan Sekretaris Dinas Ferry Yunanda selaku pengepul uang dari Kepala UPT pada Juni 2025 sebesar Rp1,6 miliar.

Uang itu kemudian disetorkan kepada Abdul Wahid lewat Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam sebesar Rp1 miliar. Sementara sisanya diserahkan kepada Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan.

Selanjutnya, pada Agustus 2025, Dani menginstruksikan Arief untuk meminta jatah setoran kembali kepada Ferry dan para Kepala UPT.

Ferry kemudian mengumpulkan uang Rp1,2 miliar untuk disetorkan kepada Abdul Wahid. Setoran itu selanjutnya diserahkan kepada Arief sebesar Rp300 juta, kemudian untuk proposal kegiatan perangkat desa Rp375 juta dan disimpan Ferry sebesar Rp300 juta.

"Pada November 2025, tugas pengepul dilakukan Kepala UPT III dengan total mencapai Rp1,25 miliar yang dialirkan untuk AW (Abdul) melalui MAS (Arief) senilai Rp450 juta," jelasnya.

Sementara sisanya sebesar Rp800 juta diberikan langsung oleh Kepala UPT III kepada Abdul Wahid.

"Sehingga total penyerahan pada Juni - November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar," tuturnya.

Atas perbuatannya, KPK Abdul Wahid sebagai tersanga korupsi terkait jatah fee penambahan anggaran unit kerja di Dinas PUPR-PKPP.

Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Abdul Wahid, Dani M. Nursalam.

(fra/tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]