Said Soroti Gangguan Coretax, Usul Pelaporan SPT Pribadi Diperpanjang

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah menyoroti pentingnya pembenahan sistem teknologi dalam administrasi perpajakan guna mendukung peningkatan penerimaan negara.

Said menegaskan, pembangunan sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan langkah strategis yang patut didukung karena bertujuan menciptakan integrasi data serta meningkatkan kemampuan sistem dalam membaca kewajiban pajak.

Menurut Said, implementasi Coretax sejauh ini telah menunjukkan kemajuan, khususnya dalam memperkuat kapasitas administrasi perpajakan. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis yang muncul sejak awal penerapan dan kembali terjadi belakangan ini.

Ia menilai, sebelum diluncurkan ke publik, sistem seharusnya telah melalui serangkaian pengujian menyeluruh, mulai dari uji keamanan, uji beban (traffic), hingga pengujian teknis lainnya. Hal tersebut penting untuk memastikan sistem benar-benar siap digunakan dan tidak mengganggu layanan kepada wajib pajak.

"Kalau terjadi beberapa kali hambatan penggunaanya, saya khawatir kepatuhan wajib pajak untuk lapor pajak menurun karena sistem yang di siapkan ada kendala," kata Said dalam keterangannya dikutip Kamis (30/4).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penerimaan perpajakan merupakan tulang punggung pembiayaan program pemerintah dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, gangguan sistem yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak berpotensi menurunkan penerimaan negara, terlebih di tengah tantangan ekonomi global yang turut memengaruhi kondisi domestik.

Said juga mempertanyakan mekanisme pemeliharaan sistem yang dinilai kurang tepat. Ia mencontohkan praktik di sektor perbankan yang umumnya melakukan pemeliharaan pada malam hari guna meminimalkan gangguan layanan.

"Kenapa pemeliharaan tidak dilakukan saat malam hari. Bukankah dunia perbankan juga kerap melakukan pemeliharaan sistem saat malam hari. Bukankah itu protokol yang umum saja diberbagi instansi," kata Said.

Di sisi lain, Said menyoroti kondisi pelaporan SPT Tahunan per 30 April 2026 yang merupakan batas akhir pelaporan. Ia mengungkapkan masih terdapat sekitar 3,3 juta wajib pajak yang belum menyampaikan SPT, meskipun pemerintah telah memberikan perpanjangan dari batas awal 31 Maret 2026.

Menurutnya, kendala sistem berpotensi menghambat pelaporan, sementara wajib pajak tetap dihadapkan pada sanksi jika tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, ia meminta Ditjen Pajak memberikan perhatian khusus agar wajib pajak tetap dapat melapor.

"Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT," ujarnya.

Ia menambahkan, mengingat pelaporan SPT wajib pajak badan masih dibuka hingga 31 Mei 2026, maka pemberian tambahan waktu bagi wajib pajak orang pribadi dinilai tidak akan menjadi kendala.

"Bila coretax bermasalah, jangan sampai mengganggu target kebijakan strategis, jadi sebaiknya mundur, Ditjen Pajak mengatur saja teknis waktunya, agar wajib pajak yang lapor SPT bisa mencapai lebih dari 15 juta, dan menopang penerimaan negara," kata Said.

(inh)

Add as a preferred
source on Google