Perusahaan Kripto Ripple Kembali Ajukan Banding terhadap SEC

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan kripto Ripple bermaksud untuk melawan United State Securities and Exchange Commission (SEC), dengan mengajukan banding. Ripple secara khusus akan menantang putusan pengadilan sebelumnya tentang penjualan institusional XRP, dengan menginginkan kejelasan atas klasifikasi token tersebut.

Sebelumnya pada 7 Agustus, Hakim Distrik Analisa Torres memutuskan penjualan terprogram XRP oleh Ripple kepada pelanggan ritel tidak melanggar undang-undang sekuritas federal, dengan menyimpulkan bahwa XRP bukanlah sekuritas. 

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang tidak puas dengan putusan pengadilan, mengajukan banding agar XRP diperlakukan sebagai sekuritas. Akibat ini, Ripple juga diharapkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Banding AS untuk Pengadilan Banding Kedua. 

Banding tersebut akan difokuskan pada putusan Pengadilan Distrik tentang penjualan institusionalnya, yang dianggap sebagai transaksi sekuritas yang tidak terdaftar. 

Para eksekutif Ripple, Brad Garlinghouse dan Stuart Alderoty, optimistis mengincar kemenangan atas komisi AS atas banding tersebut. 

"Saya sangat yakin bahwa kami akan memenangkan banding, dan itu akan benar-benar menghancurkan seluruh agenda Gary Gensler seputar regulasi kripto. Saya sangat yakin tentang hal itu karena saya yakin kami berada di sisi hukum yang benar. Saya pikir kami berada di sisi sejarah yang benar, kata Garlinghouse, dikutip dari Coinmarketcap, Selasa (29/10/2024). 

Sebelumnya pada konferensi DC Fintech Week, CEO Ripple Brad Garlinghouse mengatakan kepada Tanaya Macheel dari CNBC ia merasa jaringannya seharusnya menghubungi regulator lebih awal. 

Ia mengklaim jaringannya melakukan kesalahan dengan menunda diskusi dengan komisi AS dan baru sekarang mencoba memulihkan kerugian dan gugatan hukumnya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, CEO perusahaan kripto Ripple Labs Inc, Brad Garlinghouse mengatakan di X Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) akan meminta denda dan penalti sebesar USD 2 miliar atau setara Rp 31,5 triliun (asumsi kurs Rp 15.791 per dolar AS) dalam pertarungan hukumnya atas token kripto XRP Coin.

Dilansir dari Yahoo Finance, Rabu (27/3/2024), regulator dijadwalkan untuk merilis laporan publik pada Selasa, kepala bagian hukumRipple. Stuart Alderoty mengatakan dalam posting terpisah di X, perusahaan akan mengajukan balasan bulan depan.

SEC menggugat Ripple pada 2020, mengklaim perusahaan tersebut melanggar aturannya ketika mengumpulkan uang dengan menjual token digital tanpa mendaftarkannya sebagai jaminan.

Kasus ini diawasi dengan ketat oleh para penggemar kripto karena implikasinya terhadap lingkup wilayah SEC. Hal ini dianggap oleh banyak orang sebagai hilangnya yurisdiksi badan tersebut, seorang hakim federal pada bulan Juli memutuskan penjualan XRP kepada investor ritel di bursa tidak sesuai dengan kontrak investasi.

Terkait pembaruan kasus ini, menjadi salah satu sentimen yang perlu dicermati investor karena menarik minat besar dari para penggemar kripto dan komunitas XRP. Ada kemungkinan altcoin XRP akan lebih volatil di pekan ini, dan jika hasil positif akan menaikan harga XRP. 

Komentar CEO Ripple baru-baru ini yang menunjukkan potensi kemenangan hukum Ethereum atas SEC AS yang serupa dengan kesuksesan XRP telah memicu diskusi pasar. 

Sebelumnya, CEO perusahaan blockchain Ripple, Brad Garlinghouse menyampaikan pendapat yang keras kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Garlinghouse mengatakan badan tersebut telah kehilangan pandangan terhadap salah satu tugas utamanya sebagai regulator.

"Saya pikir SEC, menurut saya, telah kehilangan misi mereka untuk melindungi investor. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang mereka lindungi dalam perjalanan ini," kata Garlinghouse, dikutip dari CNBC, Selasa (12/12/2023). 

Garlinghouse berharap AS akan bergerak melampaui situasi di mana regulasi kripto ditentukan oleh aliran litigasi yang terus-menerus hingga ke titik di mana undang-undang federal yang mengatur mata uang digital diperkenalkan oleh Kongres.

“Saya pikir ini adalah langkah positif bagi industri, tidak hanya untuk Ripple, tidak hanya untuk Chris dan Brad, tetapi untuk seluruh industri, SEC telah diawasi di Amerika Serikat. Saya berharap ini akan menjadi pencairan lapisan es di Amerika Serikat karena benar-benar melihat industri luar biasa yang memiliki potensi besar,” ujar Garlinghouse. 

SEC pada 2020 menuduh Ripple dan eksekutifnya melakukan penipuan sekuritas senilai USD 1,3 miliar atau setara Rp 20,3 triliun (asumsi kurs Rp 15.683 per dolar AS) melalui penjualan XRP kepada investor ritel. 

Menurut dugaan regulator, Ripple gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan miliaran token XRP yang sedang berlangsung kepada investor, sehingga membuat mereka tidak memiliki pengungkapan yang memadai tentang XRP dan bisnis Ripple.

Sebelumnya diberitakan, CEO Ripple Brad Garlinghouse mengkritik keras pernyataan mantan Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (AS) (SEC) Jay Clayton mengenai pendekatan regulasi lembaga tersebut. 

Sejak kuartal pertama 2023, SEC telah memulai berbagai tindakan regulasi terhadap bursa dan perusahaan kripto. Saat wawancara dengan CNBC pada 29 Juni 2023, Clayton mengungkapkan pandangannya SEC harus mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan tertentu hanya jika mereka memiliki dasar hukum yang kuat. 

Clayton menekankan badan pengatur harus mengeluarkan peraturan dan kasus hukum yang mereka yakini akan berhasil lolos dari pengawasan hukum. 

Mengingat pemungutan suara SEC untuk menolak tuduhan tersebut tanpa prasangka, CEO Ripple mengingatkan mantan ketua SEC telah mengajukan gugatan yang kecil kemungkinannya untuk berhasil di pengadilan. 

Dalam gugatan terhadap Ripple, Garlinghouse, dan salah satu pendiri Ripple Christian Larsen pada Desember 2020, SEC menuduh perusahaan tersebut dan kedua eksekutifnya melakukan penawaran sekuritas aset digital yang tidak terdaftar dan berkelanjutan, dengan tuduhan mereka telah mengumpulkan lebih dari USD 1,3 miliar atau setara Rp 20,6 triliun (asumsi kurs Rp 15.853 per dolar AS) dari penjualan XRP.

“Sebagai pengingat, Jay Clayton mengajukan kasus terhadap Ripple, saya, dan Chris Larsen. Dan meninggalkan gedung keesokan harinya,” kata Garlinghouse, dikutip dari Cointelegraph, Senin (6/11/2023).

Pernyataan Clayton pada Juni 2023 mendapat perhatian mengingat perkembangan tuntutan hukum baru-baru ini yang melibatkan Garlinghouse dan Larsen. Seperti diberitakan sebelumnya, SEC bergerak untuk menolak tuduhan terhadap para eksekutif pada Oktober.

Langkah SEC mengikuti keputusan Hakim Analisa Torres yang sebagian mendukung Ripple pada Juli, menyatakan penjualan ritel token XRP tidak memenuhi definisi hukum dari suatu sekuritas. Namun, pengadilan menemukan Ripple telah melanggar undang-undang sekuritas dengan menjual token XRP langsung ke investor institusi.