Mualem Desak Trenggono Keruk Muara Sungai: Kita Macam Anak Tiri

Banda Aceh, CNN Indonesia --

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono segera turun melakukan pengerukan kuala (muara sungai) yang hingga kini belum tertangani usai banjir besar akhir November 2025 lalu.

Mualem mengatakan keterlambatan penanganan kuala berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang kesulitan melaut akibat pendangkalan.

"Bagi nelayan yang mata pencahariannya ke laut, mereka menunggu air pasang surut untuk bisa mencari nafkah," kata Mualem saat menggelar Musrenbang di Anjong Mon Mata Komplek Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (23/4).

Mualem mengaku telah mengupayakan untuk mengurus perizinan ke pemerintah pusat. Namun, realisasi pengerukan dinilai belum menunjukkan hasil yang berarti.

Keterlibatan langsung KKP dinilai jadi kunci percepatan penanganan, mengingat kewenangan dan kapasitas teknis berada di pemerintah pusat.

"Saya sudah bekerja keras untuk kita dapati izin dari pusat untuk pengerukan kuala semacam jadi tak jadi, kita macam anak tiri, mengemis-ngemis minta nasi sama ibu bapaknya, inilah yang terjadi," katanya.

Mualem mengingatkan jika pengerukan tidak segera dilakukan, maka risiko banjir berulang akan terus menghantui wilayah Aceh. Kondisi kuala yang dangkal menyebabkan aliran air tertahan, sehingga memicu genangan saat curah hujan meningkat.

Pemerintah Aceh juga berharap pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur pesisir di daerah tersebut, agar penanganan tidak terkesan lambat dan berlarut.

"Kita harus ke Jakarta, ke kelautan di KKP, harus minta itu supaya cepat. Karena dengan lambat-lambat akan terjadi musibah yang paling teruk lagi, yang paling berat lagi," ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Samsul Bahri mengatakan kebutuhan pengerukan memang harus bersamaan dengan pembuatan jeti agar pengerukan tidak sia-sia. Tanpa struktur penahan tersebut, sedimentasi akan kembali terjadi dalam waktu singkat.

"Kalau jeti sudah dibuat, pengerukan bisa lebih aman. Tapi kalau dikeruk tanpa jeti, paling tiga bulan ke depan akan terjadi pendangkalan lagi," ujarnya.

Dari segi kewenangan DKP Aceh hanya memasukkan 6 wilayah yang kualanya paling parah mengalami pendangkalan pascabanjir seperti di Pidie Jaya ada di Krueng Meureudu.

Kemudian Bireuen ada di Peudada, Aceh Utara di Krueng Mane, Lhokseumawe ada di Pusong dan Ujungnam hingga ke Aceh Tamiang. Namun 3 di antaranya akan segera dikerjakan.

Pihaknya berharap ada campur tangan KKP agar wilayah lain yang muara sungainya mengalami pendangkalan bisa ditangani.

(fra/dra/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]