Lulusan Keguruan Tiap Tahun 490 Ribu, Lowongan Kerja Guru Cuma 20 Ribu

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyoroti program studi (prodi) kependidikan atau keguruan menjadi salah satu penyumbang ketimpangan terbesar antara jumlah lulusan dan rasio ketersediaan lapangan kerja.

Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukonco menyatakan hasil kajian instansinya mencatat sekitar 450 ribu lulusan prodi keguruan setiap tahunnya rentan menjadi educated unemployment karena keterbatasan slot pekerjaan yang sesuai dengan bidang kejuruan.

"Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu. Sementara kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu," ujar Badri di acara Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 dalam siaran YotuTube BKKBN, dikutip Senin (27/4).

Berkaca pada situasi itu, Badri menggulirkan wacana untuk menghapus program studi (prodi) di perguruan tinggi yang mengalami kelebihan pasokan lulusan atau oversupply.

Seruan tegas ini diambil untuk menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan riil industri. Pemerintah memastikan akan segera melakukan penertiban terhadap prodi yang sudah tidak relevan.

Tingginya angka lulusan yang tidak terserap di dunia kerja menjadi landasan utama kebijakan evaluasi ini, terutama dari kelompok ilmu sosial yang mendominasi hingga 60 persen dari total statistik pendidikan tinggi.

"Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini," kata Badri.

Menghadapi tantangan restrukturisasi akademik yang masif ini, pemerintah menyadari bahwa wacana penutupan atau perampingan prodi tidak bisa dieksekusi secara sepihak.

Oleh karena itu, Kemendiktisaintek secara khusus meminta sinergi, dukungan, dan kebesaran hati dari konsorium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) untuk menata ulang arah pendidikan nasional demi masa depan.

"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan), tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, supaya ada kerelaan," ujar Badri.

[Gambas:Youtube]

Lebih lanjut, Badri menyinggung fenomena perguruan tinggi di Indonesia yang saat ini cenderung menggunakan pendekatan market driven strategy dalam membuka sebuah prodi.

Artinya, pihak kampus sekadar membuka jurusan yang sedang laris manis diminati calon mahasiswa.

"Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah," terang Badri.

Pada akhirnya, penataan ulang prodi ini dinilai menjadi syarat mutlak bagi Indonesia dalam mengelola bonus demografi.

"Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya tidak akan match," tegasnya.

(kna/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]