KSAD Klaim Pembubaran Nobar Pesta Babi Arahan Pemda

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengklaim pembubaran hingga pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang terjadi di beberapa daerah beberapa waktu terakhir tak berdasarkan instruksi langsung dari TNI.

Jenderal bintang empat itu malah menyebut aksi pembubaran tersebut merupakan keputusan pemerintah daerah terkait dengan pertimbangan keamanan wilayah.

"Itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah, antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung," kata Maruli menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Maruli mengatakan pemerintah daerah berwenang untuk mengamankan wilayahnya.

Selain itu, dia malah menegaskan materi dalam film dokumenter itu belum tentu benar, hingga mempertanyakan sumber dana pembuatan karya duo sutradara Dhandy Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut.

"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba aja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah," kata Maruli.

Dalam kesempatan itu, Maruli juga mengatakan keberadaan TNI di Papua untuk membantu masyarakat.

"Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada sekolahnya juga tidak sekolah. Ya, kami justru banyak hadir ke sana banyak membantu mereka. Coba aja apa namanya ya, komunikasi langsung dengan orang-orang di sana," ujarnya.

Film dokumenter Pesta Babi mengangkat soal masyarakat adat--khususnya di Papua--yang memperjuangkan hak lahan adat mereka.

Sementara itu, setidaknya ada empat lokasi pembubaran aksi nobar film tersebut, seperti di Universitas Mataram (Unram), Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat serta di Ternate Tengah, Maluku Utara.

Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale menyoroti hilangnya hutan di Papua usai dikonversi menjadi perkebunan industri dengan mengatasnamakan ketahanan pangan dan transisi energi.

Film ini juga merekam perjuangan masyarakat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur mereka.

Untuk pembubaran di Ternate yang dilakukan pihak TNI, Dandim 1501/Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi menyinggung masalah perizinan dan isu SARA di balik pembubaran tersebut. Jani juga mengklaim telah mengecek kegiatan yang melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama sejumlah organisasi mahasiswa, dan menyebutnya tak ada izin.

Acara nobar itu digelar Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5) 

"Selain aspek perizinan, aparat juga mencermati materi dan tema kegiatan yang dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat yang majemuk, terlebih apabila dikaitkan dengan isu SARA maupun konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya," katanya mengutip detikcom, Selasa (12/5).

Dia mengklaim TNI tak melarang kegiatan diskusi selama dilaksanakan sesuai prosedur dan memiliki izin. Ia juga menyinggung materi yang disampaikan tak boleh menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat.

"Hingga saat ini, aparat keamanan bersama unsur terkait masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali," demikian bunyi keterangan yang dibagikan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Menurutnya materi film itu masih wajar, dan meminta warga tak terpancing hanya karena judul, serta dipersilakan untuk menontonnya.

Yusril mengatakan kepada pihak-pihak terkait--utamanya masyarakat-- tidak terpancing melakukan hal yang tak etik, karena judul film tersebut kemungkinan memang dibuat untuk menarik perhatian publik.

Ia menilai publik justru perlu diberi ruang untuk menonton hingga mendiskusikan isi film tersebut secara terbuka.

"Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).

"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," imbuh pria yang sebelumnya dikenal sebagai pakar hukum tata negara itu.

(yoa/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]