Departemen Tenaga Kerja AS Usul Kripto Masuk Program Pensiun

Liputan6.com, Jakarta - Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) telah mengusulkan aturan yang akan mempermudah rencana 401 (k) atau program pensiun untuk memasukkan aset alternatif antara lain kripto, private equity, dan real estate.

Mengutip Coindesk, ditulis Rabu (1/4/2026), usulan ini sebagai tanggapan terhadap perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang dikeluarkan pada Agustus, yang mengarahkan Departemen Tenaga Kerja dan Komisi Sekuritas dan Bursa atau the Securities and Exchange Commission (SEC) untuk memfasilitasi perluasan akses ke aset alternatif dalam 401 (k).

"Aturan yang diusulkan ini akan menunjukkan bagaimana rencana dapat mempertimbangkan produk yang lebih mencerminkan lanskap investasi seperti yang ada saat ini,” ujar Menteri Tenaga Kerja Lori Chavez-DeRemer dalam sebuah pernyataan.

Jika diadopsi, aturan itu akan menandai pergeseran dalam cara rencana pensiun dibangun. Selama bertahun-tahun, sebagian besar program pensiun fokus pada saham dan obligasi. Pendekatan baru ini akan memungkinkan penyedia rencana untuk menambahkan kombinasi aset yang lebih luas termasuk token digital dan private-market funds yang tidak diperdagangkan di bursa public.

Langkah ini didasarkan pada perubahan sebelumnya. Pada Mei lalu, Departemen Tenaga Kerja mencabut pedoman sebelumnya yang mendesak pengelola dana pensoun untuk berhati-hati sebelum menambahkan kripto ke rencana pensiunnya.

Perintah eksekutif Trump melangkah lebih jauh menyerukan agar aset digital diperlakukan setara dengan pilihan investasi lainnya. Namun, proposal itu telah menuai kritik dari beberapa anggota parlemen dan penasihat keuangan.

“Saat retakan muncul di pasar kredit swasta, pengembalian ekuitas swasta jatuh ke level terendah dalam 16 tahun, dan kripto terus merosot, Presiden Trump telah memutuskan sekaranglah saatnya untuk memasukkan semua aset berisiko ini ke dalam dana pensiun 401(k) warga Amerika,” ujar Senator Elizabeth Warren dalam sebuah pernyataan.

Ia memperingatkan, aturan itu dapat membuat pekerja rentan terhadap kerugian sementara, menguntungkan perusahaan keuangan besar.

Taruhan kripto bisa sangat besar. Rencana program pensiun menyimpan triliunan dolar AS dalam tabungan pensiun dan bahkan pergeseran kecil ke aset digital dapat mengirimkan modal baru ke pasar. Jika sebuah rencana besar dengan puluhan ribu pekerja mengalokasikan hanya 1% dari portofolionya ke bitcoin, itu akan berarti jutaan dolar AS mengalih ke dana atau token kripto.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Coin Center, Peter Van Valkenburgh. mengatakan kegagalan meloloskan regulasi yang jelas seperti CLARITY Act dinilai dapat membuka peluang bagi pemerintah Amerika Serikat di masa depan untuk bersikap lebih keras terhadap industri kripto.

Mengutip laman Cointelegraph.com, Senin (30/3/2026), dalam pernyataannya di platform X, ia menyoroti pentingnya pengesahan RUU seperti CLARITY Act dan Blockchain Regulatory Certainty Act.

Menurutnya, mengabaikan perlindungan bagi pengembang demi kepentingan jangka pendek justru berisiko menciptakan masa depan industri yang suram.

“Tujuan CLARITY bukan untuk mempercayai pemerintahan saat ini, tetapi untuk mengikat pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Valkenburgh menambahkan, tanpa perlindungan hukum yang jelas, industri kripto akan berada di bawah bayang-bayang kebijakan yang berubah-ubah, tekanan politik, dan ketidakpastian hukum.

Mengintai RUU CLARITY diketahui mandek di Senat setelah tidak tercapai kesepakatan antara bank, perusahaan kripto, dan pembuat kebijakan. Salah satu poin krusial yang diperdebatkan adalah soal izin imbal hasil (yield) dari stablecoin.

Secara umum, RUU ini mencakup kerangka pendaftaran perantara kripto, regulasi aset digital, hingga klasifikasi token. Van Valkenburgh juga mengingatkan tanpa kejelasan legislasi, lembaga seperti Department of Justice berpotensi meningkatkan penindakan terhadap pengembang alat privasi dengan tuduhan sebagai pengirim uang ilegal. Sebelumnya, di era kepemimpinan Gary Gensler di SEC, industri kripto kerap mengkritik pendekatan regulator yang dinilai lebih mengandalkan penegakan hukum dibandingkan pembuatan aturan formal.

Namun, sejak pengunduran diri Gensler pada Januari 2025, arah kebijakan SEC mulai berubah menjadi lebih ramah terhadap industri, termasuk penghentian sejumlah kasus lama. Meski begitu, Van Valkenburgh menegaskan momentum ini tidak boleh disia-siakan. “Jika kita hanya mengandalkan kelonggaran sementara dari pemerintah saat ini, kita justru berisiko memperlemah fondasi industri dalam jangka panjang," pungkasnya