Kementerian Energi Rusia Bantah Larang Penambangan Kripto di Moskow

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Rusia tidak berencana melarang penambangan kripto di Moskow dan sekitarnya. Hal ini meski ada seruan baru-baru ini dari otoritas kota untuk larangan penambangan kripto tersebut.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Jumat (10/4/2026), Head of the Ministry of Energy’s Electrical Power Development Department, Andrey Maksimov menuturkan, pejabat tinggi Moskow belum meminta kementerian untuk memberlakukan larangan. Demikian dilaporkan media Rusia RBC.

“Ada dekrit yang dikeluarkan pemerintah yang menetapkan daerah yang ingin pemerintah pusat mengeluarkan larangan penambangan regional harus mengajukan permintaan resmi melalui gubernur mereka. Gubernur Oblast Moskow belum mengirimkan permintaan seperti itu kepada kami,” tutur dia.

Komentar itu muncul hanya lebih dari seminggu setelah Menteri Energi Oblast Moskow, Sergei Voropanov mengusulkan larangan penambangan kripto di wilayah tersebut, menurut kantor berita Rusia TASS.

Sektor penambangan kripto Rusia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi telah menghadapi masalah serius dalam beberapa bulan terakhir. Kekurangan listrik telah menyebabkan larangan penambangan regional, dan kepala perusahaan penambangan kripto terbesar di negara itu menghadapi tuduhan penipuan pajak.

Voropanov mengatakan “langkah ekstrem” diperlukan untuk mengurangi beban pada jaringan distribusi listrik ibu kota.

Setidaknya 65 pusat penambangan kripto beroperasi di Moskow dan wilayah sekitarnya, menurut data Kementerian Energi. Pusat-pusat ini menggunakan total kapasitas 734 megawatt. Hampir 20 fasilitas ini beroperasi dalam skala besar, menggunakan total kapasitas gabungan 233 megawatt, kata kementerian tersebut. Namun, pejabat Moskow mengatakan jumlah sebenarnya lebih tinggi

“Menurut perkiraan kami, penambang kripto menggunakan 1 gigawatt daya untuk aktivitas mereka [di Moskow],” kata Voropanov.

“Penambangan tidak memiliki efek positif pada ekonomi regional.”

Pejabat Moskow juga telah mengusulkan alternatif selain larangan. Ini termasuk undang-undang yang akan melarang beberapa pusat data dengan kapasitas individu lebih dari 10 megawatt beroperasi di area yang sama.

Pejabat kota lainnya mengatakan penambang kripto harus dilarang menggunakan koneksi langsung ke fasilitas energi, lapor TASS.

Daftar wilayah yang dikenai larangan pertambangan terus bertambah. Kini termasuk Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Ossetia Utara, Chechnya, sebagian Siberia Selatan, Buryatia, dan Zabaykalsky Krai.

Rusia juga telah memberlakukan larangan pertambangan di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, aparat penegak hukum di wilayah Ingushetia Rusia mengungkap praktik tambang kripto ilegal yang beroperasi secara tersembunyi.

Kasus ini terjadi pada Maret 2026 di Malgobek, ketika polisi menemukan sebuah lokasi pertanian yang dijadikan tempat operasi mining cryptocurrency tanpa izin.

Dikutip dari coinmarketcap, Selasa (7/4/2026), peralatan mining dipasang secara ilegal dan terhubung langsung ke jaringan listrik tanpa melalui meteran resmi. Akibatnya, konsumsi listrik tidak tercatat dan pelaku dapat menghindari pembayaran.

Kerugian akibat praktik ilegal ini diperkirakan mencapai 1,5 juta rubel.

Polisi mengidentifikasi pemilik perangkat sebagai pria berusia 35 tahun asal Verkhniye Achaluki. Ia diketahui menyewa bangunan tersebut dan memasang 49 unit perangkat mining di dalamnya.

Kasus ini kini diproses berdasarkan hukum pidana Rusia, dengan ancaman hukuman hingga dua tahun penjara. Seluruh peralatan juga telah disita oleh pihak berwenang.

Wilayah Ingushetia termasuk daerah yang membatasi aktivitas tambang kripto karena keterbatasan pasokan energi. Pemerintah setempat menerapkan aturan ketat untuk menjaga stabilitas jaringan listrik.

Meski demikian, praktik tambang kripto ilegal justru terus meningkat.

Tingginya biaya listrik serta menurunnya profitabilitas menjadi faktor utama yang mendorong munculnya operasi ilegal.

Sepanjang 2025, otoritas setempat menemukan setidaknya 19 tambang kripto ilegal, dengan total konsumsi listrik yang tidak tercatat mencapai 82,3 juta kWh.

Kasus terbaru ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan listrik kini semakin diperketat.