Bank Sentral Korea Selatan Mulai Rekrut Ahli Kripto Berpengalaman

Liputan6.com, Jakarta - Bank sentral Korea Selatan atau Bank of Korea akan mempercepat pengangkatan ahli kripto berpengalaman. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk kembali menghidupkan rencana mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC).

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Kamis (26/3/2026), Bank of Korea ingin merekrut 10 karyawan baru. Jumlah ahli kripto yang berpengalaman tidak diungkapkan, demikian dilaporkan media Korea Selatan EToday.

Dalam pemberitahuan resmi Bank of Korea, setidaknya satu dari ahli itu akan bekerja sebagai analis pasar aset digital mulai Juli 2026.

Perekrutan dan perubahan fokus ke CBDC ini terjadi setelah keputusan pemerintah menominasikan seorang tokoh yang dikenal skeptis terhadap stablecoin,  the Bank for International Settlements Monetary Economy Bureau Chief Shin Hung-song untuk jabatan Gubernur Bank of Korea

Rekrut Ahli Berpengalaman

EToday melaporkan, setelah bergabung dengan Bank of Korea, ahli aset digital baru ini akan ditugaskan untuk meneliti dan menganalisis berbagai isu penting di kripto.

Ini termasuk dampak yang dapat ditimbulkan oleh kripto, stablecoin dan aset tokenisasi terhadap stabilitas keuangan serta regulasi domestik dan internasional.

Sistem keuangan dan pembayaran Korea Selatan berubah dengan cepat, seiring dengan meningkatnya adopsi kripto dan stablecoin.

Bank Sentral Korea (BOK) menanggapi hal ini dengan merombak sistem internalnya menjelang pemberlakuan undang-undang yang akan mencabut larangan lama terhadap penerbitan kripto dan stablecoin di wilayah Korea Selatan.

Pemerintah ingin perusahaan teknologi dan bank meluncurkan stablecoin yang dipatok ke won untuk membantu mereka memfasilitasi pembayaran lintas batas.

Bank sentral Korea Selatan menyebutkan, para pelamar untuk posisi baru di BOK harus memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun.

Perekrutan besar-besaran ini terjadi seminggu setelah BOK mengumumkan akan memulai kembali inisiatif mata uang digital bank sentralnya, yang disebut Proyek Hangang.

BOK menghentikan Proyek Hangang tahun lalu setelah uji coba selama dua tahun, dengan alasan peserta uji coba menganggap koin tersebut terlalu merepotkan untuk digunakan dibandingkan dengan platform pembayaran tanpa uang tunai yang sudah ada.

"Won digital adalah solusi untuk masalah yang sebenarnya tidak ada di Korea Selatan,” kata seorang peserta uji coba yang meminta namanya dirahasiakan kepada DL News pada 2024.

Namun, alih-alih berfokus secara eksklusif pada pembuatan versi won Korea berbasis blockchain untuk penggunaan ritel, iterasi terbaru dari Proyek Hangang tampaknya berfokus pada potensi won digital di sektor pemerintahan dan bisnis.

Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas dalam memerangi kejahatan finansial berbasis aset digital. Otoritas setempat menggandeng sektor swasta untuk membentuk kemitraan strategis guna memblokir transfer dana kripto ilegal lintas negara.

Kerja sama ini melibatkan Financial Supervisory Service (FSS), Korea Customs Service, asosiasi pembiayaan kredit, serta sembilan perusahaan kartu domestik.

Dikutip dari Coinmarketcap, Rabu (18/3/2026), melalui kesepakatan tersebut, dibangun sistem berbagi data terintegrasi yang menghubungkan transaksi kartu kredit dan debit di luar negeri dengan data perjalanan imigrasi.

Langkah ini memungkinkan otoritas untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan aktivitas ilegal, seperti transfer dana kripto tanpa izin atau pergerakan modal yang tidak sah.

Sebelumnya, pelaku kejahatan kerap memanfaatkan celah antara sistem pengawasan keuangan dan data perjalanan. Kini, celah tersebut mulai ditutup dengan sistem yang lebih terintegrasi.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Korea Selatan memperketat pengawasan terhadap kejahatan berbasis kripto yang semakin kompleks.

Sistem baru ini mengandalkan analisis data secara real time dengan dukungan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI).

Perusahaan kartu akan menyediakan data transaksi luar negeri, sementara otoritas bea cukai memberikan data keluar-masuk penumpang. Kedua data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan indikasi pelanggaran.

Beberapa pola yang menjadi perhatian antara lain:

Aktivitas akun penampung (mule account) untuk membeli kripto setelah bepergian ke luar negeri

Transaksi kecil berulang untuk menghindari batas pelaporan

Penggunaan kartu di negara dengan regulasi kripto yang longgar

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, otoritas dapat segera membekukan akun dan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap individu terkait.

Langkah ini menjadi peningkatan signifikan dibanding kebijakan sebelumnya yang lebih fokus pada pengawasan bursa kripto di dalam negeri.