Amsal Sitepu Menangis di Rapat DPR: Saya Cuma Pekerja Kreatif

Jakarta, CNN Indonesia --

Videografer Amsal Sitepu tak kuasa menahan tangis saat hadir secara daring dalam rapat audiensi Komisi III DPR RI yang membahas kasusnya usai dituntut dua tahun penjara atas dugaan korupsi lewat pembuatan serial profil desa di Kabupaten Karo, Sumatra Utara.

Amsal mengaku dirinya hanya pekerja kreatif. Dia sama sekali tak memiliki kuasa atau wewenang dalam menentukan anggaran pemerintah.

"Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual," kata Amsal sambil terisak dalam rapat.

Amsal hadir secara daring dalam rapat tersebut ditemani anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan.

Dia mengaku khawatir kasusnya hanya akan membuat para pekerja kreatif takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Padahal, dirinya hanya menjual jasa.

"Kalau memang harganya kemahalan kenapa tidak ditolak saja atau kalau tidak sesuai kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan," kata Amsal.

Sejak melakukan proyek tersebut di era pandemi Covid 2029, Amsal bilang dirinya hanya mencoba bertahan hidup dengan mempromosikan Kabupaten Karo. Video itu bahkan mengangkat kearifan lokal di Karo.

"Saya cinta sekali dengan Tanah Karo, Pak. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo. Terima kasih, Pak," ujar Amsal.

Amsal merupakan Direktur CV. Promiseland, yang mendapat proyek untuk membuat serial profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Total ada lebih dari 20 desa yang dia buat profil dalam bentuk video.

Menurut jaksa, dalam dakwaannya, Amsal dinilai telah melakukan mark up atau penggelembungan dana usai menetapkan besaran anggaran sebesar Rp30 juta untuk serial profil desa. Dana itu berasal dari anggaran dana desa.

Namun, jumlah itu menurut jaksa tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

Proyek Amsal dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Hasil audit belakangan menyebut kerugian keuangan negara atas dugaan tindak perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp202.161.980.

(thr/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]