Ngaku Utusan Pimpinan, KPK Gadungan Peras Anggota DPR Rp297 Juta

Jakarta, CNN Indonesia --

Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang mengaku sebagai utusan dari pimpinan KPK atas dugaan permintaan uang sejumlah US$17.400 ke Anggota DPR, Kamis (9/4) malam.

Nilai US$17.400 dalam kurs rupiah saat ini mencapai sekitar Rp297 juta.

"Tim gabungan KPK dengan Polda Metro Jaya Jakarta mengamankan sejumlah 4 orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (10/4).

Budi mengatakan para terduga pelaku diamankan di wilayah Jakarta Barat.

"Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang sejumlah US$17.400," imbuhnya.

Budi menuturkan, dalam modusnya, oknum tersebut mengaku sebagai utusan dari pimpinan KPK, yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada Anggota DPR. Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya.

"Selanjutnya para pihak yang diamankan langsung dibawa ke PMJ Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi.

KPK lantas memberi imbauan kepada seluruh jajaran di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta berbagai unsur masyarakat lainnya, agar selalu waspada dan hati-hati dengan berbagai modus oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai pegawai KPK dan melakukan tindakan-tindakan kriminal, penipuan, pemerasan, ataupun yang mengaku dapat melakukan pengaturan perkara di KPK.

KPK mengajak masyarakat yang mengetahui adanya modus-modus tersebut agar segera melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH) setempat atau kepada KPK melalui call center 198 agar bisa segera ditindaklanjuti.

Budi menjelaskan dalam menjalankan setiap penugasan, pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK.

Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apa pun, sehingga tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa 'mengurus' suatu perkara yang ditangani oleh KPK.

KPK, lanjut Budi, tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga mana pun sebagai 'perpanjangan tangan', mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK.

KPK juga tidak pernah menerbitkan ataupun bekerja sama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK.

Budi menambahkan KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah. Situs resmi yang dikelola oleh KP dapat diakses di www.kpk.go.id.

"Perangkat sosialisasi antikorupsi baik berupa buku, poster, maupun brosur yang diterbitkan oleh KPK dan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pun dilakukan secara cuma-cuma atau gratis," ucap Budi.

"Demikian halnya seluruh pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis," pungkasnya.

(ryn/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]