Bank Sentral Eropa Berharap Rencana Kripto Donald Trump Bakal Percepat Euro Digital

Liputan6.com, Jakarta - Bank Sentral Eropa berharap rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mendukung kripto yang dipatok dengan dolar AS akan mempercepat dukungan legislatif untuk euro digital.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Bank Sentral Eropa atau the European Central Bank (ECB) Piero Cipollone kepada Reuters, seperti dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (6/2/2025).

Bank Sentral Eropa telah menyajikan uang digital pada dasarnya dompet daring yang dijamin oleh bank sentral, sebagian sebagai alat pembayaran elektronik yang tidak bergantung pada penyedia AS yang dominan seperti Visa dan PayPal.

Cipollone menuturkan, dukungan Donald Trump untuk stablecoin yang tersedia secara global yang dikaitkan dengan dolar AS akan membantu menciptakan alat pembayaran buatan AS lainnya dan menambah urgensi pada proyek euro digital.

Komisi Eropa mengusulkan undang-undang euro digital pada Juni 2023, tetapi tidak banyak yang terjadi sejak itu di tengah skeptimisme dari beberapa anggota parlemen dan bankir.

"Dunia politik menjadi lebih waspada terhadap hal ini. Dan ada kemungkinan kita akan melihat percepatan dalam prosesnya,” kata Cipollone.

Cipollone berharap parlemen dan Dewan Uni Eropa akan menyelesaikan pekerjaan pada undang-undang euro digital sebelum musim panas, yang membuka jalan bagi negosiasi dengan komisi.

Ini akan memberi ruang bagi aturan baru untuk diselesaikan pada November, ketika para pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa akan memberikan suara apakah akan meluncurkan mata uang digital atau tidak.

"Proses politik itu rumit dan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jelas semakin cepat semakin baik, tetapi kami sepenuhnya memahami kebutuhan mereka,” kata Cipollone.

Seperti dana pasar uang, stablecoin menawarkan eksposur terhadap suku bunga jangka pendek dalam mata uang resmi tetapi juga dapat dipakai untuk pembayaran. Cipollone menuturkan, penyebaran stablecoin AS sebagai alat pembayaran “mengkhawatirkan” karena akan mengancam akan mengalihkan simpanan dari bank-bank Eropa.

“Jika orang-orang di Eropa mulai menggunakan stablecoin untuk membayar, mengingat sebagian besar dari mereka adalah warga Amerika Serikat dan berbasis dolar AS, mereka akan transfer simpanan mereka dari Eropa ke Amerika Serikat,” kata dia.

Para bankir khawatir euro digital akan menguras pundi-pundi karena nasabah transfer sebagian uang tunai mereka ke tempat yang aman di dompet yang dijamin ECB.

Untuk mengatasi masalah ini, ECB menuturkan kepemilikan kemungkinan akan dibatasi pada beberapa ribu euro dan tidak diberi imbalan.

Sebelumnya Nigeria, Jamaika, dan Bahama telah meluncurkan mata uang digital bank sentral (CBDC) dan 44 negara lainnya termasuk Rusia, China, Australia, dan Brasil sedang menjalankan uji coba, menurut lembaga Atlantic Council think tank.

Sebaliknya, Donald Trump melarang the Federal Reserve (the Fed) atau bank sentral Amerika Serikat menerbitkan CBDC-nya sendiri.

Sebelumnya, Otoritas Perbankan Eropa (EBA) telah merilis pedoman baru yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap langkah-langkah pembatasan Uni Eropa untuk penyedia layanan pembayaran (PSP) dan penyedia layanan aset kripto (CASP).

Dilansir dari Yahoo Finance, Senin (18/11/2024), pengumuman yang dikeluarkan pada 14 November ini menunjukkan komitmen Uni Eropa untuk memperkuat kerangka regulasi yang mengatur transaksi keuangan, termasuk transfer kripto.

Pedoman tersebut menetapkan tanggung jawab penyedia layanan saat mentransfer dana atau mata uang kripto, memastikan kepatuhan terhadap sanksi nasional dan di seluruh Uni Eropa. 

Menurut EBA, langkah-langkah ini terintegrasi dengan mulus dengan kerangka tata kelola dan manajemen risiko yang lebih luas untuk mengurangi risiko operasional dan hukum.

Kontrol dan kebijakan yang lemah dalam lembaga keuangan, termasuk CASP, berpotensi melemahkan rezim langkah-langkah pembatasan Uni Eropa. EBA menekankan kerentanan tersebut tidak hanya dapat membuat lembaga terpapar risiko tetapi juga memfasilitasi penghindaran aturan, yang membahayakan stabilitas ekosistem keuangan.

Untuk mengatasi risiko ini, pedoman tersebut mengamanatkan penggunaan sistem penyaringan yang kuat untuk mencegah entitas atau individu melanggar tindakan pembatasan atau menghindari sanksi UE.

Berlaku Desember 2025

Pedoman baru tersebut akan berlaku secara resmi mulai 30 Desember 2025, yang memberikan waktu yang cukup bagi lembaga untuk beradaptasi dengan persyaratan peraturan yang lebih ketat. 

Pedoman ini melengkapi reformasi legislatif Anti Pencucian Uang (AML) dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme (CFT) UE yang lebih luas.

Sebelumnya, dalam pemilihan berbasis blockchain baru-baru ini, negara kecil Liberland di Eropa Timur telah memilih pengusaha kripto Justin Sun sebagai Ketua Kongresnya. Setelah ini, Presiden Liberland Vít Jedlicka menominasikan Sun untuk menjabat sebagai Perdana Menteri sementara. 

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (11/10/2024), Sun, adalah seorang tokoh terkenal di dunia mata uang kripto dan pendiri jaringan blockchain Tron, kini memegang dua posisi penting di negara yang memproklamirkan diri sebagai negara libertarian ini.

Pengusaha Tiongkok ini terkenal karena sifatnya yang blak-blakan dan keterlibatannya dalam berbagai kontroversi. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan gugatan terhadap Sun dan perusahaannya atas dugaan penipuan sekuritas, dengan klaim mereka memanipulasi harga token Tron dan berkonspirasi untuk mendistribusikan miliaran aset kripto sambil secara artifisial meningkatkan volume perdagangan untuk menarik investor.

Namun, Presiden Liberland Vít Jedlicka menegaskan keahlian blockchain Sun sejalan dengan misi negara tersebut untuk memanfaatkan teknologi terdesentralisasi.

Liberland adalah negara mikro libertarian yang memproklamirkan diri dan didirikan pada 2015 oleh mantan politikus Ceko Vít Jedlicka, yang menjabat sebagai Presidennya. 

Terletak di tepi barat Sungai Danube antara Kroasia dan Serbia, Liberland hanya seluas 7 kilometer persegi (2,7 mil persegi) hanya setitik dibandingkan dengan Kota New York, yang 112 kali lebih luas.

Wilayah ini muncul sebagai wilayah yang disengketakan setelah pecahnya Yugoslavia dan tidak diklaim oleh Kroasia maupun Serbia. Diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip libertarian, Liberland tidak memiliki wajib militer dan tidak ada pajak. Namun, negara tersebut tetap tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang legitimasinya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.