Apa Itu Junta Militer: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Dampaknya bagi Negara

Liputan6.com, Jakarta Istilah junta militer kembali mencuat dalam perbincangan publik seiring dengan konflik bersenjata yang masih bergolak di berbagai belahan dunia. Myanmar, Sudan, hingga sejumlah negara di kawasan Afrika menjadi sorotan internasional karena bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok perwira militer berpangkat tinggi.

Pertanyaan tentang apa itu junta militer menjadi semakin relevan ketika situasi politik global memperlihatkan kecenderungan kembalinya dominasi militer di beberapa negara. Fenomena ini bukan sekadar perebutan kekuasaan biasa, melainkan sistem pemerintahan otoriter yang berdampak luas terhadap kehidupan sipil.

Dilansir dari Encyclopædia Britannica, junta berasal dari bahasa Spanyol yang berarti "pertemuan" atau "komite," dan awalnya merujuk pada dewan administratif yang memerintah suatu negara setelah kudeta hingga pemerintahan yang sah terbentuk. Dalam perkembangannya, istilah junta militer secara spesifik mengacu pada pemerintahan otoriter yang dikendalikan oleh komite perwira militer senior.

Untuk memahami secara menyeluruh apa itu junta militer, penting untuk menelusuri akar istilah dan konsep yang melatarbelakanginya. Berikut penjelasan komprehensif mengenai definisi junta militer dari berbagai perspektif akademis dan institusional.

Mengutip Encyclopædia Britannica, junta militer adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh sebuah komite pemimpin militer. Istilah ini pertama kali digunakan secara luas pada abad ke-16 di Spanyol, ketika berbagai komite konsultatif pemerintah disebut junta. Perlawanan Spanyol terhadap invasi Napoleon pada tahun 1808 diorganisir melalui juntas provinciales, dengan komite nasionalnya disebut junta suprema central.

Secara lebih teknis, junta militer berbeda dari diktator militer yang berkuasa secara individu. Dalam junta, kekuasaan bersifat kolektif dan dibagi di antara beberapa perwira tinggi, biasanya dari berbagai cabang angkatan bersenjata seperti angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Sementara diktator militer memusatkan kendali pada satu orang saja tanpa kontrol berarti dari institusi militer.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Annual Review of Political Science pada tahun 2014 oleh Barbara Geddes, Erica Frantz, dan Joseph G. Wright menemukan perbedaan perilaku yang signifikan antara rezim junta militer, kediktatoran sipil, dan strongman militer otokratis. Temuan mereka menunjukkan bahwa "strongmen dan rezim militer lebih mungkin melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan terlibat dalam perang saudara dibandingkan kediktatoran sipil."

Baca juga: Kudeta adalah Perebutan Kekuasaan, Kenali Jenis, Faktor, dan Contohnya

Junta militer tidak muncul begitu saja dalam sebuah negara. Terdapat pola dan mekanisme tertentu yang umumnya menjadi jalan bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan sipil. Berdasarkan Britannica, faktor internal angkatan bersenjata, variabel politik domestik, dan pengaruh internasional semuanya turut berperan dalam kemunculan pemerintahan militer.

1. Kudeta (Coup d'État) — Junta militer paling sering berkuasa melalui kudeta, yakni penggulingan pemerintahan yang sah secara paksa oleh sekelompok kecil perwira militer. Prasyarat utamanya adalah kendali atas semua atau sebagian angkatan bersenjata, polisi, dan elemen militer lainnya.
2. Krisis Politik dan Ekonomi — Negara yang mengalami ketidakstabilan politik, konflik etnis, krisis ekonomi, dan lemahnya institusi demokrasi sangat rentan terhadap pengambilalihan oleh militer. Militer kerap memposisikan diri sebagai "penyelamat bangsa" dari kekacauan.
3. Eksploitasi Isu Nasionalisme — Junta militer sering memanfaatkan ancaman disintegrasi nasional atau isu keamanan untuk melegitimasi kekuasaannya, seperti yang ditegaskan Sean Turnell dalam artikelnya "Myanmar's Fifty Years Authoritarian Trap".
4. Pemerintahan Terbuka (Open Rule) — Junta secara resmi mengambil alih sebagai badan pemerintahan nasional dengan kekuasaan memerintah melalui dekrit, menangguhkan konstitusi, dan membubarkan lembaga legislatif.
5. Pemerintahan Terselubung (Disguised Rule) — Junta mengendalikan pemerintahan sipil dari balik layar, baik melalui sipilisasi (mengakhiri ciri militer secara publik namun tetap dominan) maupun melalui pemerintahan tidak langsung atas boneka sipil.
6. Pemberlakuan Darurat Militer — Pengenaan darurat militer atau keadaan darurat nasional menjadi salah satu ciri khas pemerintahan junta, yang menjaga publik dalam ketakutan konstan terhadap potensi ancaman.

Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, dikutip dari OHCHR menyatakan, "Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan serangan sistematis terhadap desa-desa telah menjadi ciri khas junta."

Mengenali karakteristik junta militer menjadi langkah krusial dalam memahami ancaman yang ditimbulkan terhadap tatanan demokrasi. Sebagaimana dikutip dari Wikipedia dalam entri Military Junta, pemerintahan junta memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dari bentuk otoritarianisme lain.

Pertama, kekuasaan bersifat oligarki militer, di mana sekelompok perwira tinggi memerintah secara kolektif. Berbeda dengan kediktatoran personal yang memusatkan kekuasaan pada satu individu, junta membagi otoritas di antara para petinggi dari berbagai cabang militer. Ilmuwan politik Samuel Finer mencatat bahwa di Amerika Latin, junta biasanya terdiri dari tiga atau empat anggota saja, sementara di kawasan lain rata-rata memiliki 11 anggota.

Kedua, junta militer secara khas menekan kebebasan sipil dan hak-hak demokrasi. Merujuk Britannica, kediktatoran militer dikenal karena membungkam perbedaan pendapat politik, dan para diktator terkadang membenarkan kekuasaan mereka sebagai satu-satunya cara menjaga keamanan warga dari ancaman internal maupun eksternal. Sensor media, larangan partai oposisi, dan pembatasan kebebasan berkumpul menjadi instrumen utama kontrol.

Ketiga, junta militer menggantikan proses demokratis dengan dekrit dan perintah eksekutif. Konstitusi sering ditangguhkan atau ditulis ulang untuk melegitimasi posisi militer. Pemilu, jika diselenggarakan, biasanya hanya bersifat formalitas belaka. Andrews, dikutip dari OHCHR, menegaskan, "Tidak mungkin menyelenggarakan pemilu yang sejati ketika pemimpin oposisi ditangkap, ditahan, disiksa, dan dieksekusi; ketika partai politik kunci dibubarkan; ketika mengkritik junta adalah ilegal; dan ketika jurnalis dipenjara karena menjalankan tugasnya."

Keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM menjadi hal yang lumrah. Mengacu pada riset Geddes, Frantz, dan Wright dalam Annual Review of Political Science, rezim militer dan strongman militer lebih mungkin terlibat dalam pelanggaran HAM berat serta perang saudara dibandingkan kediktatoran sipil.

Baca juga: Otoriter adalah Kepemimpinan Sewenang-wenang, Kenali dari Ciri-Cirinya

Sepanjang sejarah modern, junta militer pernah menguasai puluhan negara di berbagai benua. Fenomena ini bukan monopoli satu kawasan, melainkan terjadi lintas geografi dan budaya politik. Berikut beberapa contoh signifikan yang menggambarkan bagaimana junta militer beroperasi di berbagai belahan dunia.

1. Myanmar — Negara Asia Tenggara ini mengalami dominasi militer berkali-kali sejak kudeta pertama pada 1962. Kudeta terbaru terjadi pada Februari 2021, ketika Jenderal Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Sebagaimana dilaporkan Britannica, perang saudara Myanmar melibatkan lebih dari seratus kelompok bersenjata dan telah menyebabkan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.
2. Chili (1973–1990) — Junta militer pimpinan Jenderal Augusto Pinochet memerintah selama 17 tahun setelah menggulingkan Presiden Salvador Allende, dengan catatan pelanggaran HAM yang berat.
3. Argentina (1976–1983) — Proses Reorganisasi Nasional menjadi salah satu junta paling represif di Amerika Latin, terkenal dengan praktik "penghilangan paksa" ribuan warga sipil.
4. Yunani (1967–1974) — Dikenal sebagai "Rezim Kolonel," junta militer berhaluan kanan jauh ini menguasai negara Eropa selatan tersebut selama tujuh tahun.
5. Indonesia — Orde Baru (1966–1998) — Pemerintahan militer Suharto juga dicatat sebagai bentuk junta militer, di mana dominasi angkatan bersenjata mempengaruhi seluruh aspek kehidupan politik dan sosial selama lebih dari tiga dekade.
6. Sudan (2021–sekarang) — Setelah kudeta Oktober 2021, Sudan berada di bawah kendali pemerintahan militer yang kemudian terjebak dalam konflik internal antara dua faksi militer.
7. Burkina Faso, Guinea, Mali, dan Niger — Beberapa negara di Afrika Barat mengalami gelombang kudeta baru dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa ancaman junta militer tetap nyata di era modern.

Sebagaimana disampaikan Britannica, sebagian besar rezim militer dari era 1960-an dan 1970-an akhirnya beralih ke pemerintahan sipil pada dekade-dekade berikutnya. Namun, proses transisi yang dipimpin militer sering kali bermasalah karena militer cenderung secara berkala mengintervensi untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

Kehadiran junta militer selalu meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat yang berada di bawah cengkeramannya. Dampak pemerintahan junta tidak hanya dirasakan selama masa berkuasa, tetapi juga bertahan lama setelah rezim tersebut runtuh.

Salah satu dampak paling destruktif adalah hancurnya institusi demokrasi. Ketika junta berkuasa, mereka biasanya membubarkan parlemen, menangguhkan konstitusi, dan melarang partai-partai politik. Hal ini terjadi di Myanmar, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi dibubarkan oleh junta setelah kudeta 2021. Tom Andrews, dikutip dari UN News, menyatakan, "Kudeta militer SAC adalah ilegal dan klaim mereka sebagai Pemerintah Myanmar tidak sah."

Pelanggaran HAM berskala besar menjadi konsekuensi langsung lainnya. Di Myanmar, Andrews juga memaparkan bahwa junta telah "secara brutal menyerang dan membunuh anak-anak serta secara sistematis melanggar hak asasi mereka," dengan perkiraan 7,8 juta anak tidak bisa bersekolah. Sebagaimana dikutip dari OHCHR, Andrews menegaskan, "Serangan tanpa henti junta terhadap anak-anak menggarisbawahi kebuasan para jenderal dan kesediaan mereka untuk menimbulkan penderitaan luar biasa kepada korban yang tidak bersalah."

Runtuhnya ekonomi juga menjadi ciri khas era junta. Konflik bersenjata menghancurkan infrastruktur, mengusir investasi, dan memicu krisis kemanusiaan. Di Myanmar, ekonomi dan layanan publik runtuh, kelaparan dan kekurangan pangan mengancam sebagian besar populasi. Gelombang eksodus juga terjadi, dengan ratusan ribu anak muda meninggalkan negara. Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) memperkirakan sekitar 300.000 hingga 500.000 anak muda Myanmar telah mengungsi ke luar negeri.

Meski demikian, terdapat satu temuan menarik dari studi Geddes, Frantz, dan Wright. Rezim junta militer dan kediktatoran sipil ternyata lebih mungkin berakhir dengan demokratisasi, berbeda dengan pemerintahan strongman militer yang lebih sering berakhir melalui pemberontakan, revolusi rakyat, atau invasi. Ini memberikan secercah harapan bahwa transisi damai tetap dimungkinkan dari pemerintahan junta.

Baca juga: Apa Itu Otoriter: Pengertian, Ciri, dan Dampaknya

1. Apa perbedaan junta militer dengan diktator militer?

Junta militer adalah pemerintahan yang dipimpin secara kolektif oleh sekelompok perwira militer berpangkat tinggi dari berbagai cabang angkatan bersenjata. Sementara diktator militer merujuk pada satu individu perwira yang memusatkan seluruh kekuasaan pada dirinya sendiri. Dalam junta, keputusan diambil melalui konsensus antar anggota dewan militer, sedangkan dalam kediktatoran personal, keputusan sepenuhnya berada di tangan satu orang.

2. Mengapa junta militer bisa berkuasa di sebuah negara?

Junta militer biasanya muncul saat sebuah negara mengalami ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, konflik etnis yang memuncak, atau ketika institusi demokrasi terlalu lemah untuk menahan ambisi militer. Kudeta menjadi jalur paling umum bagi junta untuk merebut kekuasaan, biasanya disertai klaim bahwa mereka bertindak demi "memulihkan ketertiban" atau "menyelamatkan bangsa dari kehancuran."

3. Apakah junta militer masih ada di dunia saat ini?

Junta militer masih eksis di beberapa negara pada saat ini. Myanmar di bawah Dewan Administrasi Negara sejak kudeta 2021, Sudan yang berkonflik sejak 2021, serta beberapa negara Afrika Barat seperti Burkina Faso, Mali, Guinea, dan Niger menjadi contoh negara yang masih berada dalam cengkeraman pemerintahan militer. Meskipun secara global tren junta militer menurun dibandingkan puncaknya pada dekade 1960-an dan 1970-an, kebangkitan kembali tetap menjadi ancaman nyata di negara-negara dengan institusi demokrasi yang rapuh.