Mendagri Tito Sebut Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menyampaikan bahwa inflasi bulanan (month to month) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara menunjukkan perbaikan.

Kondisi ini menjadi indikator bahwa upaya pemulihan sarana dan prasarana sosial serta ekonomi mulai memberikan dampak positif, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/4).

Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan bahwa indikator inflasi bulanan dinilai lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan dibandingkan inflasi tahunan (year on year) yang selama ini umum digunakan sebagai acuan makro ekonomi.

"Data inflasi year on year oke untuk jadi pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi kalau untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat kita menggunakan yang month to month," ujarnya.

Secara nasional, inflasi tercatat menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Sementara itu, secara bulanan, inflasi juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen.

Perkembangan ini dipengaruhi antara lain oleh normalisasi tarif listrik serta peningkatan mobilitas pada periode libur panjang dan Hari Raya yang berdampak pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.

Pada 3 daerah terdampak bencana, Sumatra Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen, sedangkan Sumatra Utara mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

Khusus di Aceh, sebelumnya sempat terjadi inflasi tahunan yang cukup tinggi akibat gangguan distribusi, seperti terputusnya akses jalan dan pasokan barang. Namun, pada indikator bulanan, kondisi tersebut mulai membaik seiring pulihnya distribusi.

"Artinya apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mengendalikan harga barang dan jasa, itu sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk," tandasnya.

Perbaikan tersebut menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah terdampak mulai stabil.

Mendagri menekankan pentingnya menjaga momentum ini melalui pemantauan komponen inflasi serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Kemudian, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya.

(inh)

Add as a preferred
source on Google