Kejagung Kaji Langkah Lanjutan Usai Tian Bahtiar dkk Divonis Bebas

Jakarta, CNN Indonesia --

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menentukan langkah usai tiga terdakwa kasus dugaan perintangan penegakan hukum pada tiga perkara perintangan penyidikan korupsi divonis bebas yaitu Tian Bahtiar, Adhiya Muzakki, dan Junaedi Saibih.

"Kami akan lihat atau pelajari untuk menentukan bagaimana upaya hukumnya," kata Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Riono Budisantoso di Jakarta, Rabu (4/3).

Terkait apakah Kejagung akan mengajukan kasasi atas vonis bebas tiga terdakwa itu, Riono menjawab, "Kami akan berupaya terus menegakkan keadilan sepanjang dimungkinkan."

Diketahui, tiga orang terdakwa kasus dugaan perintangan penegakan hukum (obstruction of justice) pada tiga perkara korupsi divonis bebas dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu dini hari.

Mereka adalah eks Dirut JakTV Tian Bahtiar, aktivis atau ketua tim "buzzer" Adhiya Muzakki, dan advokat Junaedi Saibih.

Adapun tiga kasus perintangan penyidikan korupsi yang dimaksud yakni terkait perkara tata kelola komoditas timah, ekspor minyak sawit mentah (CPO), dan importasi gula yang ditangani Kejagung.

Dalam pembacaan putusan di pengadilan semalam, Hakim Ketua Effendi menegaskan tidak menemukan niat jahat atau sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Tian dalam kasus tersebut.

Majelis hakim menilai Tian hanya menjalankan tugas jurnalistiknya dengan membuat pemberitaan. Apabila pemberitaan tersebut dinilai negatif, kata Hakim Ketua, maka hanya merupakan persoalan perspektif atau sudut pandang dan bukan kebenaran yang bisa diukur kacamata pidana.

Sementara terhadap perbuatan Adhiya, Majelis Hakim berpendapat unggahan di media sosialnya tidak bisa dilihat sebagai niat jahat karena Adhiya hanya melakukannya setelah mendapat persetujuan dari advokat Marcella Santoso.

Dengan demikian apabila ingin dibuktikan lebih lanjut, dapat dilakukan dalam sidang pidana umum, bukan tindak pidana korupsi.

Kemudian terkait Junaedi, Hakim Ketua menilai pembuatan seminar, meski dengan narasi negatif, merupakan bagian dari pembelaan nonlitigasi di luar persidangan.

"Sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka bukan bagian dari perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum," ujar Hakim Ketua.

Apalagi, sambung hakim, Junaedi telah terbukti tidak pernah mengetahui, menyetujui, atau berpartisipasi dalam pembuatan berita-berita yang bersifat negatif terhadap Kejaksaan Agung, baik di media arus utama maupun media sosial, sebagaimana dimaksud penuntut umum.

Sebelumnya, Tian dan Adhiya dituntut jaksa dengan pidana penjara selama 8 tahun, sedangkan Junaedi selama 10 tahun penjara.

(tfq/kid)

[Gambas:Video CNN]