Alasan Pemkot Solo Setop Bayar Tagihan Listrik Keraton Surakarta

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo membeberkan alasan pihaknya menghentikan sementara pembayaran tagihan listrik untuk Keraton Surakarta sejak Januari 2026.

Penghentian pembayaran sementara itu tertuang dalam surat berkop Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemkot Solo. Dalam surat itu, mereka meminta PLN tidak lagi menagih biaya listrik dari lima rekening milik Keraton Surakarta ke Pemkot Solo.

Kepala Disbudpar Solo, Maretha Dinar Cahyono mengatakan pihaknya menghentikan sementara pembayaran listrik untuk Keraton karena keterbatasan anggaran daerah. Ia mengungkapkan total tagihan lima rekening listrik milik Keraton melebihi Rp 19 juta per bulan.

"Karena kemampuan anggaran kami kan masih kurang," kata Maretha, Senin (2/3).

Selain masalah anggaran, penghentian pembayaram sementara itu juga dikarenakan ada dualisme terkait kepemimpinan di Keraton Solo.

"Karena dualisme itu juga. Tapi yang prinsipnya karena keterbatasan," ujarnya.

Maretha mengatakan surat tersebut dialamatkan ke PT PLN. Namun Pemkot juga mengirim tembusan ke tiga pihak di internal Keraton, yaitu KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, SISKS Pakubuwana XIV Hangabehi, dan SISKS Pakubuwana XIV Purbaya.

Maretha menyebut pihaknya mendapat informasi bahwa tagihan listrik Keraton untuk bulan Januari 2026 sudah dibayar. Namun, ia mengaku tidak mengetahui siapa yang melunasi tagihan tersebut.

"Setelah mendapat tembusan itu, dari pihak Keraton datang malah datang untuk melunasi tagihan itu," kata dia.
Namun ia

Lebih lanjut, Maretha menegaskan penghentian tersebut hanya sementara. Rencananya, Disbudpar akan mengajukan anggaran untuk membayar listrik Keraton Surakarta mulai April 2026.

"Maret ini kita ajukan, mudah-mudahan April sudah bisa kita bayarkan," ujarnya.

(fra/dis/fra)

[Gambas:Video CNN]