UGM Nilai Skala Produksi Dapur MBG Lampaui Kapasitas

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Direktur Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada (UGM), Citra Indriani menyebut pengelolaan makanan dalam skala besar seperti yang dilakukan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) punya kerentanan tinggi terhadap risiko keracunan.

"Jumlah porsi yang diproduksi setiap hari sangat besar. Setiap celah dalam proses, mulai dari pemilihan bahan baku, memasak, penyimpanan, hingga distribusi, bisa berdampak pada ribuan anak sekolah," kata Citra dikutip dari situs resmi UGM, Kamis (9/10).

Skala hidangan atau porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi SPPG disebut setara hingga bahkan melampaui katering industri. Sehingga, kata Citra, idealnya ini menyesuaikan standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Akan tetapi, hasil kajian investigasi UGM dari beberapa kasus keracunan pangan terkait MBG di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan adanya kesenjangan penerapan kaidah HACCP.

Selain itu, hasil investigasi UGM pada kasus tersebut juga mendapati minimnya pengawasan, serta terbatasnya pengetahuan pelaksana di lapangan.

Temuan lain sementara juga mengungkap bahwa durasi antara proses memasak, pengemasan, hingga waktu konsumsi oleh penerima manfaat seringkali melebihi empat jam. Padahal, di saat bersamaan manajemen penyimpanan belum memadai.

Kata Citra, beberapa menu ditemukan bahkan dalam kondisi kurang matang lantaran harus diproduksi dalam jumlah besar. Di sejumlah sekolah juga dilakukan pengemasan ulang tanpa proses pemanasan.

"Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya keracunan massal," ujar Citra.

PKT UGM menyimpulkan perlunya evaluasi menyeluruh agar tujuan mulia program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dapat tercapai dengan lebih aman.

PKT UGM merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan, meliputi standarisasi fasilitas dan kapasitas SPPG, asesmen awal untuk menilai kelayakan produksi massal. Lalu, penerapan SOP berbasis HACCP mulai dari bahan baku hingga konsumsi siswa.

Kemudian, masing-masing staf SPPG wajib memperoleh pelatihan keamanan pangan dan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurut Citra, pengawasan juga ditekankan sebagai instrumen penting dalam tata kelola MBG. Mekanisme kontrol yang jelas, monitoring periodik, serta koordinasi lintas sektor sudah semestinya diperkuat.

"Kolaborasi berbagai pihak mutlak diperlukan agar anak-anak benar-benar mendapat manfaat program tanpa terpapar risiko keracunan pangan," pungkas Citra.

(kum/dal)

[Gambas:Video CNN]