KPK Ultimatum WN Singapura Buntut Penyelewengan Dana Operasional Papua

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum pengusaha maskapai pribadi berkebangsaan Singapura Gibrael Isaak untuk menghadiri pemeriksaan pada Kamis (12/6).

Gibrael yang merupakan Presiden Direktur PT Rio De Gabriello/Round De Globe (RDG) ini dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dana operasional kepala daerah Pemprov Papua.

"Dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini, saksi GI sampai saat ini kembali tidak hadir tanpa keterangan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (12/6).

"Kami ingatkan agar saksi kooperatif untuk hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif," tegas Budi menambahkan.

KPK menduga aliran uang dari kasus dugaan korupsi ini satu di antaranya digunakan untuk membeli jet pribadi atau private jet.

Gibrael sudah sering diperiksa penyidik KPK. Di penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), KPK menyebut mantan Gubernur Papua Lukas Enembe (almarhum) memerintahkan Gibbrael membawa uang tunai miliaran rupiah dengan pesawat jet.

Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang terkait Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemprov Papua disebut merugikan negara senilai Rp1,2 triliun.

Tersangka dalam kasus tersebut ialah DE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua bersama-sama dengan Lukas Enembe (almarhum) selaku Gubernur Papua.

KPK bakal mengupayakan perampasan aset dari pihak Lukas karena yang bersangkutan tidak bisa diproses hukum lantaran sudah meninggal dunia.

Dalam penanganan kasus ini, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama WT yang merupakan penyedia jasa money changer di Jakarta.

"Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menelusuri aliran uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dimaksud dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara," kata Budi beberapa waktu lalu.

Dia menyayangkan peristiwa ini sebab anggaran Rp1,2 triliun bisa sangat berguna untuk masyarakat di Papua apabila dikelola dengan baik.

"Kalau kita konversi jika nilai tersebut kita gunakan untuk upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat Papua, nilai Rp1,2 triliun bisa untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pendidikan, baik sekolah-sekolah dasar, menengah, atas, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, di mana dua sektor itu menjadi salah satu yang tentu harus kita tingkatkan dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Papua," ungkap Budi.

(skt/sfr)

[Gambas:Video CNN]