CEO Coinbase Optimistis RUU Kripto AS Segera Disahkan

Liputan6.com, Jakarta - CEO Coinbase, Brian Armstrong, menyebut regulasi struktur pasar kripto di Amerika Serikat kini semakin dekat untuk disahkan. Pernyataan tersebut memunculkan optimisme baru di industri aset digital yang selama bertahun-tahun menunggu kepastian hukum dari pemerintah AS.

Dikutip dari CoinMarketCap, Kamis (14/5/2026), Armstrong menyampaikan pandangannya melalui unggahan di platform X. Dia mengatakan proses legislasi terkait pasar kripto kini menunjukkan perkembangan yang lebih nyata dibanding sebelumnya.

Pernyataan itu muncul ketika Komite Perbankan Senat AS tengah mempersiapkan pembahasan lanjutan rancangan undang-undang (RUU) kripto yang telah lama dinanti pelaku industri.

Sebagai pimpinan Coinbase, bursa kripto terbesar yang tercatat di bursa saham Amerika Serikat, pandangan Armstrong dinilai cukup berpengaruh. Coinbase selama ini menjadi salah satu perusahaan yang paling aktif mendorong lahirnya regulasi kripto yang lebih jelas di Washington.

Komite Perbankan Senat AS sebelumnya telah merilis draf pembahasan struktur pasar kripto dan meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Langkah prosedural ini biasanya menjadi tahap awal sebelum proses legislasi resmi dimulai.

Beberapa senator yang berada di balik penyusunan draf tersebut antara lain Senator Tim Scott dan Senator Cynthia Lummis, yang selama ini dikenal cukup vokal mendukung perkembangan industri aset digital di Amerika Serikat.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

RUU struktur pasar kripto pada dasarnya akan mengatur bagaimana aset digital diklasifikasikan, lembaga pemerintah mana yang berwenang mengawasi, hingga kewajiban yang harus dipenuhi oleh bursa dan penerbit token.

Selama ini, industri kripto di AS mengeluhkan belum adanya aturan yang benar-benar jelas. Akibatnya, perusahaan kripto harus mengikuti berbagai panduan dari dua regulator utama, yakni Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Masalahnya, kedua lembaga tersebut kerap mengklaim memiliki kewenangan yang saling tumpang tindih. Kondisi itu membuat pelaku usaha kebingungan dalam memenuhi aturan hukum.

Melalui RUU baru ini, pemerintah AS nantinya akan menentukan aset digital mana yang masuk kategori sekuritas dan mana yang dianggap komoditas. Regulasi juga akan mengatur kewajiban pendaftaran serta keterbukaan informasi untuk masing-masing kategori aset.

Selain itu, aturan baru akan menjelaskan bagaimana bursa seperti Coinbase, Binance, dan platform perdagangan aset digital lainnya dapat beroperasi dalam memperdagangkan kripto.

Bagi penerbit token digital, regulasi ini juga diharapkan membuka jalan agar mereka bisa meluncurkan proyek baru tanpa harus menghadapi ketidakpastian hukum yang selama ini membuat banyak startup memilih pindah ke luar negeri.

Coinbase diperkirakan menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan jika regulasi baru benar-benar disahkan. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan tersebut menghadapi berbagai sengketa hukum dan tindakan penegakan dari regulator akibat belum jelasnya batas aturan untuk industri kripto.

Industri kripto secara umum juga menilai ketidakpastian regulasi menjadi hambatan terbesar bagi masuknya investor institusi di Amerika Serikat.

Sejumlah bank, manajer aset, hingga perusahaan pembayaran disebut masih berhati-hati mengintegrasikan aset digital ke dalam layanan mereka karena belum adanya kepastian hukum.

Kemajuan legislasi ini juga dinilai dapat memengaruhi perkembangan produk keuangan berbasis Bitcoin di AS, termasuk sekuritas yang ditokenisasi, stablecoin, hingga derivatif berbasis blockchain.

Jika RUU tersebut berhasil disahkan Kongres, Amerika Serikat akan bergabung dengan sejumlah wilayah lain yang lebih dulu memiliki regulasi kripto komprehensif.

Uni Eropa, misalnya, mulai memberlakukan aturan Markets in Crypto-Assets (MiCA) sejak 2024. Sejumlah negara di Asia juga telah menerapkan sistem lisensi untuk bursa kripto dan penerbit stablecoin.

Meski demikian, peluang RUU ini lolos hingga mendapat persetujuan presiden AS masih belum sepenuhnya pasti. Namun, pernyataan Brian Armstrong dan keterlibatan aktif Komite Perbankan Senat menunjukkan bahwa pembahasan regulasi kripto kini sudah memasuki tahap yang lebih serius dibanding upaya-upaya sebelumnya.