Bitcoin Policy Institute Gabung Program Freedom Tech Bersama Palantir dan Anduril

Liputan6.com, Jakarta - Bitcoin Policy Institute (BPI), Palantir, dan Anduril resmi tercantum sebagai peserta dalam program Freedom Tech milik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS). Program yang didukung pemerintah AS itu mempertemukan organisasi advokasi kebijakan Bitcoin dengan dua perusahaan teknologi yang dikenal bergerak di bidang keamanan nasional.

Mengutip CoinMarketCap, Sabtu (25/7/2026), masuknya Bitcoin Policy Institute ke dalam daftar peserta Freedom Tech menjadi kolaborasi yang tidak biasa. Sebab, organisasi yang berfokus pada kebijakan Bitcoin tersebut berada dalam satu program dengan Palantir dan Anduril, dua perusahaan yang identik dengan teknologi pertahanan dan analisis data.

Daftar peserta tersebut dipublikasikan melalui halaman kemitraan Global Partnerships Unit milik Departemen Luar Negeri AS yang menjadi rujukan resmi berbagai kolaborasi dalam program Freedom Tech.

Namun, hingga saat ini pemerintah AS belum menjelaskan secara rinci ruang lingkup kerja sama maupun target yang akan dijalankan oleh masing-masing peserta.

Program ini juga bukan merupakan peluncuran produk, penawaran token kripto, ataupun penggalangan pendanaan. Informasi yang tersedia sejauh ini hanya mengonfirmasi organisasi yang terlibat dalam inisiatif tersebut.

Bitcoin Policy Institute merupakan organisasi riset dan advokasi yang berfokus pada pengembangan kebijakan terkait Bitcoin. Selama ini, lembaga tersebut aktif memberikan masukan mengenai regulasi aset digital dan berbagai isu yang berkaitan dengan ekosistem Bitcoin.

Di sisi lain, Palantir dikenal sebagai perusahaan teknologi analisis data yang banyak bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga pertahanan. Sementara Anduril merupakan perusahaan teknologi pertahanan yang mengembangkan berbagai sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Kombinasi ketiga peserta inilah yang dinilai menarik perhatian. Kehadiran organisasi advokasi Bitcoin bersama dua perusahaan teknologi pertahanan dalam satu program pemerintah menunjukkan adanya pendekatan lintas sektor yang jarang terjadi.

Bagi pelaku industri kripto, keterlibatan Bitcoin Policy Institute menjadi indikasi bahwa isu aset digital mulai mendapat ruang dalam diskusi yang lebih luas terkait teknologi strategis dan kebijakan pemerintah.

Meski demikian, belum ada penjelasan resmi mengenai peran spesifik masing-masing peserta dalam program tersebut. Karena itu, hubungan kerja sama yang akan dijalankan masih belum dapat dipastikan.

Nama Freedom Tech sendiri memunculkan berbagai spekulasi mengenai fokus program tersebut, mulai dari ketahanan terhadap sensor digital (censorship resistance), pembangunan infrastruktur digital, hingga pengembangan teknologi terbuka (open technology).

Meski demikian, keterlibatan Bitcoin Policy Institute dalam program ini tidak dapat diartikan sebagai perubahan resmi kebijakan pemerintah AS terhadap Bitcoin maupun aset kripto.

Sebaliknya, keikutsertaan organisasi tersebut lebih menunjukkan bahwa pemerintah AS mulai melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor teknologi strategis dalam forum yang sama.

Perkembangan ini menjadi perhatian bagi pelaku industri kripto karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan organisasi advokasi Bitcoin berkembang ke depan.

Selain itu, langkah tersebut juga menunjukkan bahwa pembahasan mengenai Bitcoin kini tidak lagi terbatas pada sektor keuangan, tetapi mulai bersinggungan dengan isu diplomasi, tata kelola, dan teknologi strategis.