Rusia Bakal Sahkan Undang-Undang Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Majelis rendah badan legislatif, Russia’s State Duma akan melakukan dua pemungutan suara terakhir pada Selasa, 21 Juli 2026 untuk undang-undang (UU) kripto menyeluruh pertama di Rusia.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Selasa (21/7/2026) rancangan undang-undang (RUU) yang berjudul On Digital Currency and Digital Rights atau Mata Uang Digital dan Hak Digital masih membutuhkan persetujuan Senat dan tanda tangan Presiden Vladimur Putin. Chairman of The State Duma Committee, Anatoly Aksakov menuturkan, proses itu akan memakan waktu dua minggu lagi. UU itu akan berlaku efektif pada 1 September 2026.

Target awalnya adalah 1 Juli. Namun, proses tertunda disebabkan hambatan koordinasi antar lembaga pemerintah, menurut laporan media Rusia Kommersant.

Adapun undang-undang ini menetapkan rezim perizinan, sistem izin yang dikeluarkan pemerintah untuk bursa kripto, pialang dan kustodian (perusahaan yang menyimpan kripto atas nama Anda, seperti menyimpan uang tunai). Bank sentral Rusia menjadi otoritas yang mengeluarkan izin itu dan dapat melarang kripto apapun yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas keuangan.

Lembaga keuangan besar tidak menunggu: VTB dan T-Bank telah mengumumkan rencana untuk membangun tempat penyimpanan kripto.

Tidak semua koin memenuhi syarat. Untuk diperdagangkan secara legal di Rusia, mata uang kripto membutuhkan kapitalisasi pasar (nilai total semua koin yang beredar) di atas 5 triliun rubel atau US$ 65 miliar. Nilai itu setara Rp  1.166  triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.940) setidaknya lima tahun riwayat perdagangan terverifikasi di bursa asing berlisensi.

Saat ini, hal itu mempersempit pilihan menjadi dua: Bitcoin dan Ethereum. Pengacara White Stone, Alexandra Fedotova yang telah melacak legislasi tersebut, mengatakan kepada media Rusia Parlamentskaya Gazeta, Bank Sentral Rusia kemungkinan akan merilis daftar lima atau sepuluh mata uang kripto yang paling banyak diperdagangkan di bursa utama.

"Ini pasti akan mencakup BTC dan ETH," ujar dia.

"Mungkin SOL atau TON akan ditambahkan, mengingat popularitasnya di Rusia. Semua yang lain hanya untuk investor yang memenuhi syarat,” ia menambahkan.

Investor biasa, orang tanpa kredensial profesional, menghadapi batasan pembelian tahunan sebesar 300.000 rubel (sekitar US$ 3.800 atau Rp 68,16 juta) melalui satu perantara berlisensi. Investor profesional tidak menghadapi batasan seperti itu, tetapi bahkan mereka pun tidak dapat membeli koin privasi (mata uang kripto yang dirancang untuk menyembunyikan data transaksi dan alamat dompet). Monero (XMR), Zcash (ZEC), dan Dash sama sekali tidak termasuk.

"CBR secara langsung menyatakan: Anda tidak dapat membeli koin yang menyembunyikan penerima," kata Fedotova.

"Jika Anda tidak dapat membuat grafik transaksi dan melihat dari mana uang itu berasal, aset tersebut tidak akan lolos verifikasi AML. AML (anti pencucian uang) adalah pemeriksaan keuangan yang harus dijalankan setiap platform berlisensi pada transaksi di bawah kerangka kerja baru.

Jika Anda seorang penjudi Rusia, undang-undang baru ini kemungkinan besar tidak memberi Anda banyak alasan untuk merayakan: Anda masih tidak dapat membeli apa pun dengan kripto di dalam Rusia.

Undang-undang tersebut hanya mengizinkan  kripto untuk perdagangan internasional, perusahaan Rusia membayar mitra asing dengan Bitcoin untuk mengarahkan transaksi di luar saluran perbankan Barat. Rubel tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran legal Rusia di dalam negeri.

Deputy Chair of the State Duma’s Budget and Taxes Committee, Kaplan Panesh menuturkan, ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) itu disahkan untuk pertama kali pada April, legislator merancang RUU itu dengan mempertimbangkan rubel Rusia.

"Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Rusia menggunakan mata uang kripto untuk membayar rekanan asing, menghindari pembatasan sanksi,” kata Kaplan.

Rusia telah berada di bawah sanksi Barat sejak 2014, dengan hukuman yang jauh lebih berat setelah invasi mereka ke Ukraina pada 2022. UE bergerak pada Februari untuk melarang semua transaksi kripto dengan entitas Rusia. Moskow terus membuat undang-undang.

Putin menandatangani undang-undang penambangan kripto Rusia pada Agustus 2024, menjadikan Rusia produsen Bitcoin kedua di dunia setelah Amerika Serikat menurut Indeks Hashrate, 2026. RUU baru ini juga mencakup aturan perdagangan dan penyelesaian, melengkapi gambaran peraturan yang telah dibangun Moskow sejak sanksi pertama diterapkan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.