Pemerintah Akan Kaji Pendidikan Siswa Nakal di Barak Gagasan Demul

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mengkaji pendidikan siswa bermasalah di barak militer yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Hasan menuturkan kebijakan Dedi itu dapat diterapkan karena isu pendidikan telah menjadi ranah pemerintah daerah. Namun, pemerintah akan tetap mengkaji metode itu untuk melihat pelaksanaan dan dampaknya terhadap siswa.

"Sebenarnya pendidikan itu kebijakannya sudah desentralisasi ke kabupaten, kota, maupun ke daerah," ujar Hasan di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (10/5).

"Sepanjang tidak melanggar hal-hal prinsipil, tetapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan -kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah." sambungnya.

Hasan kemudian menjelaskan pihaknya sejauh ini sudah mendengar informasi terkait pelaksanaan pendidikan di barak militer ala Dedi Mulyadi. Ia menilai pendidikan itu dilaksanakan atas izin dari orang tua peserta.

Kepala PCO tersebut kemudian berharap publik bisa mengawal tanpa langsung antipati dengan kebijakan tersebut. Di sisi lain, ia pun mendorong masyarakat bisa membahas isu ini ke kementerian terkait.

Namun, di samping itu, pemerintah dipastikan akan mengkaji lebih dalam untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menurunkan masalah remaja di masyarakat.

"Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati, tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau mungkin tidak terpenuhi enggak dari pola-pola pendidikan semacam itu," ujarnya.

"Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu," lanjut Hasan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa yang dianggap sulit ditangani oleh orang tua maupun sekolah ke barak militer untuk dibina secara disiplin.

Kebijakan ini diluncurkan sebagai langkah alternatif setelah orang tua dan pihak sekolah menyatakan sudah tak mampu menangani perilaku siswa-siswa tersebut.

Dengan surat pernyataan bermaterai, para orang tua menyerahkan anaknya kepada pihak barak militer untuk didisiplinkan, namun tetap difasilitasi pendidikan akademik dan pendampingan psikologis.

Pemerintah melalui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga sudah menanggapi inisiasi tersebut. Ia bahkan mengusulkan metode itu bisa diterapkan secara masif di Indonesia jika pelaksanaan di Jawa Barat sukses.

Hal itu disampaikan Pigai usai bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

"Kalau Jawa Barat sukses maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, masif di seluruh Indonesia untuk ke depan," kata Pigai.

(frl/rds)

[Gambas:Video CNN]