Imparsial Duga Ada Kelalaian SOP Saat Pemusnahan Amunisi TNI di Garut

Jakarta, CNN Indonesia --

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu HAM, Imparsial meminta dilakukan investigasi mendalam terkait peristiwa ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak milik TNI di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/6).

Direktur Imparsial Ardi Manto menilai jatuhnya korban jiwa dalam proses pemusnahan amunisi itu adalah bentuk inkompetensi penataan wilayah pertahanan termasuk proses perencanaan dan pengendalian wilayah pertahanan.

"Diperlukan adanya investigasi mendalam tentang jatuhnya korban yang bukan hanya dari kalangan prajurit. Sebab, hal ini menjadi sinyal kuat adanya kelalaian dalam pelaksanaan SOP disposal amunisi tersebut," kata Ardi dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6).

Menurutnya, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh mulai dari perencanaan hingga eksekusi dan tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga menyentuh atasan yang bertanggung jawab.

Ia menyoroti soal SOP dalam pengamanan area serta pemberian informasi kepada warga sekitar lokasi.

Menurutnya, keberadaan warga sipil yang berada dalam jarak bahaya menunjukkan lemahnya pengamanan dari pihak TNI dan kurangnya sosialisasi kepada warga tentang jarak dan batas aman lokasi disposal.

Ia berkata seharusnya dilakukan pengamanan berlapis mengingat efek ledakan yang akan timbul cukup mematikan.

"Padahal pemusnahan bahan peledak, termasuk amunisi kadaluwarsa milik TNI memerhatikan aspek keamanan, keterbukaan informasi dan keterlibatan serta kerja sama dengan masyarakat sekitar lokasi pemusnahan amunisi," ujarnya.

Lebih jauh, Imparsial menilai peristiwa jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa itu menunjukkan adanya gejala masalah yang lebih besar, yakni ketidak-profesionalan TNI akibat terlampau jauh ditarik dalam urusan-urusan non-pertahanan.

Ardi mengatakan keterlibatan TNI dalam wilayah sipil seperti penanganan kenakalan siswa, program Makan Bergizi Gratis, program swasembada pangan, hingga menjadi penjaga gedung kejaksaan sesungguhnya meningkatkan potensi kelalaian pada tugas utamanya.

"Kecenderungan menarik TNI untuk terlibat dalam urusan-urusan sipil adalah ancaman serius bagi profesionalisme TNI yang mengakibatkan TNI menjadi lalai dan menggerus keahlian TNI dalam tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara," katanya.

Ia pun meminta pemerintah untuk menanggung segala kerugian yang timbul akibat peristiwa itu, termasuk bagi keberlangsungan kehidupan keluarga korban yang meninggal dunia

"Panglima TNI untuk mengevaluasi jajaran termasuk melakukan investigasi terhadap pimpinan pelaksanaan operasi atau komandan yang bertanggung jawab," ucapnya

Sebelumnya, ledakan terjadi saat pemusnahan amunisi tidak layak milik TNI di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Peristiwa itu menyebabkan 13 orang meninggal dunia, terdiri dari empat Anggota TNI dan sembilan warga sipil.

(yoa/mik)

[Gambas:Video CNN]