Sopir Truk Demo Tolak Zero ODOL, Jalan Ahmad Yani Surabaya Diblokade

Surabaya, CNN Indonesia --

Ratusan sopir truk melakukan aksi unjuk rasa penolakan kebijakan Nol muatan overkapasitas atau Zero Over Dimension Over Load (ODOL) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/6).

Mereka memblokade Jalan Ahmad Yani di mana Kantor Dinas Perhubungan Jatim berada.

Pantauan CNNIndonesia.com, ratusan truk mulai bergerak dari Bundaran Waru menuju Jalan Ahmad Yani Surabaya melewati Kantor Dinas Perhubungan Jatim.

Ratusan truk diparkir menutupi sebagian besar lajur Jalan Ahmad Yani Surabaya. Mereka memblokade jalan Bundaran Dolog atau Taman Pelangi.

"Tutupen dalane! Tutupen dalane! Iki dinone sopir! Dibeki kabeh! (Tutup jalannya! Tutup jalannya! Ini harinya sopir! Dipenuhi semua!," kata orator dari atas truk komando.

Akibatnya, terjadilah kemacetan parah. Kendaraan roda dua tersendat, sementara kendaraan roda empat tidak bergerak sama sekali.

Sementara, massa aksi memasang sejumlah spanduk di truknya yang bertuliskan 'demi sesuap nasi kami terancam dipenjara', 'kami bukan beban, kami penggerak ekonomi rakyat', hingga 'turut berduka matinya keadilan bagi sopir Indonesia'.

Sopir truk tolak Zero ODOL

Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) Angga Firdiansyah, mengatakan pihaknya menolak penerapan kebijakan zero ODOL, karena kebijakan itu dinilai belum layak diberlakukan. Pasalnya, kata dia, pemerintah belum menyiapkan regulasi pendukung yang jelas, terutama terkait tarif angkutan logistik dan perlindungan bagi sopir.

Angga menegaskan, para sopir sebenarnya mendukung keselamatan berkendara, namun penerapan zero ODOL saat ini dianggap tidak realistis.

"Karena untuk saat ini Indonesia sepertinya belum siap. Kalau ada ODOL itu diterapkan, kami sepakat dengan pertimbangan untuk keselamatan. Tapi saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang jelas, salah satunya perihal tarif angkutan logistik, kerancuannya di situ," kata Angga ditemui di sela aksi.

Angga juga menyebut banyak sopir merasa terintimidasi di lapangan saat membawa muatan yang dianggap melanggar aturan ODOL, padahal kondisi itu didorong oleh permintaan industri dan pasar.

"Untuk penindakan di lapangan pun teman-teman merasa diintimidasi, karena terancam kalau melanggar ODOL tersebut. Padahal kawan-kawan, yang memuat ODOL tersebut, yang panjang, lebar, itu karena kebutuhan industri, kebutuhan pasar saat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Angga mengkritisi penerapan aturan soal dimensi kendaraan yang dinilai tidak konsisten, sehingga sopir kerap jadi korban kriminalisasi.

"Makanya, harusnya itu disebutkan masuknya ke dimensi kendaraan untuk ditarik ke belakang, perpanjangan sumbu. Harusnya di situ penerapannya, tidak diterapkan waktu teman-teman kepanjangan muatannya. Kesalahannya di situ. Akhirnya teman-teman ketakutan karena diancam dengan pidana," ungkap Angga.

Dalam aksinya, para sopir juga menuntut adanya perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan. Mereka merasa kerap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai distribusi logistik nasional.

"Selain itu teman-teman juga minta perlindungan hukum dan kesejahteraan, karena selama ini yang menjadi korban adalah sopir," ucapnya.

Mereka juga menyoroti masih maraknya praktik premanisme dan pungli di jalan yang merugikan para sopir. Ia menyebutkan bahwa pelaku di lapangan kerap dibiarkan, sementara perusahaan besar tak tersentuh hukum.

"Premanisme dan pungli itu masih banyak dialami teman-teman di lapangan, entah itu modelnya pengawalan atau apa, itu masih banyak. Kami merasa terzalimi karena masih banyak perusahaan besar yang belum ditindak, tapi kami masyarakat kecil yang ditekan," katanya.

Tuntutan massa aksi :

1. Hentikan operasi ODOL

2. Regulasi ongkos angkutan logistik

3. Revisi UU LLAJ No. 22 tahun 2009

4. Perlindungan hukum kepada sopir

5. Brantas premanisme dan Pungli

6. Kesetaraan perlakuan hukum

(frd/kid)