Respons Muhammadiyah soal Akun Jogokariyan Diblokir karena Konten Gaza

Sleman, CNN Indonesia --

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir buka suara soal sejumlah akun media sosial milik Masjid Jogokariyan di Kota Yogyakarta yang kena blokir hingga dihapus pihak platform. Penghapusan dan pemblokiran itu diduga terkait dengan konten soal Gaza dan Palestina.

Haedar mengaku belum mengetahui duduk permasalahan terkait persoalan ini. Akan tetapi, dia punya pandangannya soal pengelola Masjid Jogokariyan yang aktif menyuarakan kemerdekaan Palestina, termasuk melalui media sosial mereka.

Haedar meyakini pemerintah telah menjamin setiap masyarakatnya hingga kelompok keagamaan untuk bisa memiliki pemikiran, bersikap dan menyuarakannya.

"Saya yakin Indonesia sudah memiliki ekosistem yang baik lah soal itu, maka berikan hak-hak itu sejauh itu baik. Tetapi juga bagi golongan kelompok-kelompok masyarakat harus punya garis dan batas, mana yang itu melewati batas yang tidak semestinya dilakukan," kata Haedar di Unisa, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (25/6).

"Entah itu mengarah pada pandangan-pandangan yang ekstrem, misalkan dan lain sebagainya. Maka di situ lah semua golongan, semua organisasi harus punya koridor," sambungnya.

Dihapusnya kanal Youtube milik masjid diduga berkaitan dengan aktivitas terakhir mereka mewawancarai aktivis Muhammad Husein alias Husein Gaza tentang persoalan genosida yang terjadi di Palestina.

Kemudian terkait  diblokirnya sejumlah akun Instagram milik masjid disinyalir imbas penamaan akun unit mereka yakni Himpunan Anak Anak Masjid Jogokariyan dengan nama Hamas Jogokariyan.

Pengelola masjid menduga Meta--pengelola Instagram--menilai akun himpunan anak-anak masjid terafiliasi dengan Hamas kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, sehingga langkah pemblokiran secara sepihak pun dilakukan.

Muhammadiyah, lanjut Haedar, memandang isu Palestina memang sudah semestinya diposisikan sebagai persoalan bagi dunia. Semua bangsa memerlukan kebebasan untuk menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat.

"Cuma kan karena masalahnya kompleks sekali itu tidak bisa cepat dan selalu ada peristiwa-peristiwa. Nah yang kita tentang itu adalah bentuk penjajahan baru yang disebut oleh ibu menlu zaman dulu (Retno Marsudi) sebagai bentuk penjajahan ilegal, kemudian genosida dan agresi oleh mana pun terhadap negara mana pun," kata Haedar.

Haedar turut menekankan bahwa Pembukaan UUD 1945 secara tegas menentang penjajahan. Tapi, dia berpesan agar persoalan ini tak dikaitkan dengan urusan agama.

"Jangan dibawa pada urusan agama, pada urusan primodial yang akhirnya nanti akan menimbulkan disorientasi sikap baik dari mereka yang memperjuangkan maupun yang merespon, di situ aja letaknya," katanya.

(kum/kid)

[Gambas:Video CNN]