Politikus PKB Sebut Fadli Zon Rendahkan Korban Kekerasan Seksual 98

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian mengecam Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal rangkaian kekerasan dan pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa selama kerusuhan Mei 1998.

Menurut Lalu, pernyataan Fadli telah merendahkan martabat para korban dan menutup pintu pemulihan nama baik mereka.

"Menutupinya maka sama saja kita merendahkan martabat para korban dan tidak membuka ruang untuk pemulihan nama baik mereka," ucap Lalu saat dihubungi, Selasa (17/6).

Politikus PKB itu mengatakan rangkaian kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa merupakan tragedi kemanusiaan yang nyata. Hal itu telah diperkuat oleh laporan Komnas Perempuan.

Menurut dia, penyangkalan terhadap fakta kekerasan seksual dalam kerusuhan 1998, sama saja dengan merendahkan martabat para korban dan menghambat proses pemulihan serta rekonsiliasi yang seharusnya terus diberikan.

"Itu adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Jangan menghapus jejak kekerasan seksual yang nyata dan telah diakui oleh masyarakat luar. Komnas Perempuan juga sudah melaporkan," kata Lalu.

Lalu mengingatkan bahwa sejarah bukan milik lembaga tertentu, melainkan milik masyarakat. Ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan mengawal proses penulisannya.

Dia mengkritik minimnya partisipasi publik selama proses penulisan. Menurut Lalu, kritik masyarakat setelah draf selesai tak bisa disebut partisipasi, melainkan hanya konsumsi pasif.

Lalu mengingatkan sejarah bukan dogma. Menurut dia, sejarah adalah ruang tafsir sehingga negara harus menjadi fasilitator yang adil, bukan produsen tunggal narasi sejarah nasional.

"Sejarah bukan dogma. Ia ruang tafsir. Negara seharusnya menjadi fasilitator yang adil, bukan produsen tunggal narasi sejarah nasional," katanya.

Pemerintah saat ini tengah menggodok penulisan ulang sejarah melalui Kementerian Kebudayaan.

Menbud Fadli Zon akan menerapkan nuansa (tone) positif dalam penulisan sejarah Indonesia demi menghindari perpecahan dan mempererat persatuan bangsa.

Menurut Fadli, penulisan sejarah menjadi tak lagi penting manakala hanya memicu perpecahan bangsa.

Rencana penulisan ulang sejarah itu semakin menuai penolakan menyusul video wawancara "Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah" yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025.

Dalam wawancara tersebut, Fadli menyampaikan dua pernyataan yang sangat bermasalah dan berujung kritik keras dari banyak lapisan masyarakat.

Ia menyatakan tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa 1998. Kemudian Fadli mengklaim informasi tersebut hanya rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah.

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]