Amnesty Respons Tudingan Prabowo soal Demo Dibiayai Koruptor

Jakarta, CNN Indonesia --

Amnesty International Indonesia (AII) mengkritisi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut gerakan masyarakat sipil seperti demo Indonesia Gelap dan tagar #KaburAjaDulu direkayasa dan dibiayai koruptor.

Amnesty menilai langkah Prabowo itu mirip dengan yang kerap dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendegradasi kebebasan berekspresi untuk menyuarakan hak. Menurut Amnesty pernyataan dari kepala negara cum kepala pemerintahan RI itu adalah klaim yang tak berdasar. Amnesty mengatakan pernyataan tersebut merupakan bentuk delegitimasi terhadap gerakan masyarakat sipil.

"Pernyataan Presiden tersebut jelas merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai," ujar Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena melalui keterangan tertulis, Senin (21/7).

"Ini adalah upaya untuk mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan melontarkan klaim yang tidak berdasar ke publik luas. Apa yang dikatakan oleh Prabowo tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Dia juga bilang, "Taktik seperti ini mirip seperti yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, yang sering kali menyebarkan informasi yang tidak benar tentang pencari suaka dan kelompok migran untuk mendelegitimasi hak-hak mereka."

Dalam catatan Amnesty International Indonesia, apa yang disampaikan Prabowo akhir pekan lalu bukan kali menyudutkan suara-suara kritis dari masyarakat.

"Sebelumnya Prabowo juga menyerang kredibilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba saat masyarakat sipil mengawasi jalannya pemerintahan," katanya.

Menurut pihaknya, Alih-alih mendengar dan menanggapi substansi kritik dari rakyat, Prabowo selaku presiden justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya.

"Sikap presiden yang terus-menerus mengarahkan tudingan kepada LSM, aktivis, dan gerakan sipil justru dapat mendelegitimasi kritik dan keresahan masyarakat atas kondisi sosial dan kebijakan pemerintah," ucap Wirya.

"Ini menciptakan narasi yang berbahaya, seolah-olah siapa pun yang mengkritik negara adalah musuh, antek asing, atau kaki tangan koruptor. Ini adalah retorika khas rezim otoriter yang takut pada transparansi dan pertanggungjawaban publik," sambungnya.

Atas dasar itu, Amnesty International Indonesia meminta Prabowo untuk berhenti melontarkan klaim yang tidak berdasar merespons gerakan masyarakat sipil, serta menjamin dan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sah dan damai di Indonesia.

Sebelumnya, saat berpidato di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo pada Minggu (20/7), Prabowo menyinggung gerakan masyarakat sipil seperti demonstrasi Indonesia Gelap dan tagar #KaburAjaDulu. Prabowo menuding aksi-aksi itu direkayasa dan dibiayai oleh koruptor.

"Saya geleng-geleng kepala, ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Kabur aja lu!" kata Prabowo.

"Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat, ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap...Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah!" lanjut Prabowo.

Ini merupakan kali kedua Prabowo menyinggung demonstrasi Indonesia Gelap. Sebelumnya, saat berpidato di Kongres Partai Demokrat di Jakarta pada 25 Februari lalu, Prabowo bertanya-tanya mengapa ada ungkapan "Indonesia Gelap".

"Saudara-saudara yang muda-muda, yang melihat Indonesia gelap itu siapa?" tanya Prabowo saat itu.

Indonesia Gelap adalah tema yang diusung dalam rangkaian demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota di Indonesia pada 17-21 Februari lalu. Saat itu, tagar #IndonesiaGelap menggema di media sosial.

Rangkaian demonstrasi menyoroti berbagai polemik yang ditimbulkan rezim Prabowo-Gibran Rakabuming selama 100 hari pertama menjabat sejak 20 Oktober 2024.

Massa aksi saat itu juga menolak sejumlah kebijakan pemerintah, terutama terkait efisiensi anggaran dan revisi Undang-undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait konsesi tambang untuk perguruan tinggi serta mendorong pengesahan UU Perampasan Aset.

Di awal tahun 2025 pula warganet media sosial X meramaikan percakapan daring dengan tagar #KaburAjaDulu, berupa wacana meninggalkan Indonesia karena kecewa dengan banyak kebijakan pemerintahan Prabowo yang tidak pro-rakyat.

Sementara itu, pada saat berpidato dalam rangka Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu di Jakarta, Prabowo menyebut ada kekuatan asing yang membiayai LSM untuk mengadu domba.

"Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang, dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri," ucap Prabowo ketika itu.

(ryn/kid)

[Gambas:Video CNN]