Gibran Bukan Wapres Pertama yang Ditugasi Papua, Sebelumnya Ma'ruf

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Prabowo Subianto disebut memberikan mandat kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk menangani berbagai persoalan di Papua.

Langkah itu seolah mengikuti jejak pemerintahan sebelumnya kala Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang mempercayakan urusan Papua ke Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Pada masa pemerintahan ayah Gibran tersebut pada periode 2019-2024, Ma'ruf Amin diamanatkan memimpin percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020.

Ma'ruf ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, Ma'ruf juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau yang kini dikenal sebagai Badan Pengarah Papua (BPP).

Berikut adalah rangkuman kinerja Ma'ruf selama ditugasi urus Papua oleh Jokowi:

Sejak ditunjuk pada 2021, Ma'ruf Amin memimpin sejumlah rapat koordinasi dan melakukan kunjungan langsung ke berbagai wilayah di Papua.

Dalam salah satu kunjungan ke Manokwari pada 2023 silam, Ma'ruf meresmikan tiga program strategis nasional yakni pembangunan Pasar Modern Sanggeng, ruang terbuka hijau Borarsi, dan program replanting kelapa sawit.

Di Timika, Ma'ruf menyerahkan keanggotaan BPJS secara simbolis kepada Orang Asli Papua (OAP), serta meninjau operasi katarak dan bibir sumbing. Ia juga mengunjungi Nabire untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor pemerintahan Provinsi Papua Tengah dan penanaman pohon simbolis.

Ia juga melakukan kunjungan kerja ke Fak-Fak, Teluk Bintuni, dan Manokwari untuk meninjau proyek prioritas serta peletakan batu pertama taman ruang terbuka hijau yang dinamakan Taman KH Ma'ruf Amin.

Di Sorong, Papua Barat Daya, Ma'ruf kerap menghadiri audiensi dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dan sejumlah tokoh, serta meresmikan pembangunan sarana prasarana pemerintahan.

Mengutip pernyataan Kementerian Sekretariat Negara kala itu, dalam kunjungan ke Jayapura pada 2023, Ma'ruf mengagendakan pertemuan dengan tokoh HAM, pimpinan pengusaha asli Papua, dan tokoh agama. Ia juga memimpin rapat koordinasi BPP terkait pembangunan infrastruktur di empat daerah otonom baru (DOB).

Di Papua Youth Creative Hub (PYCH), Ma'ruf menyerahkan sertifikat tanah PTSL dan berdialog dengan tokoh olahraga sebagai Ketua Tim Koordinasi Pusat Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Ia juga mendorong pembentukan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) di Papua.

Dalam agenda lima hari kunjungan kerja ke berbagai wilayah Papua, Ma'ruf melakukan sejumlah peletakan batu pertama pembangunan infrastruktur provinsi baru, seperti Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Ia mengunjungi Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam di Merauke, serta menghadiri pencanangan proyek strategis nasional dan daerah di Papua Pegunungan.

Ma'ruf melanjutkan agenda dengan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa lokal, serta peluncuran Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) di Di Sorong, Papua Barat Daya.

Ma'ruf menyebut rangkaian kunjungan kerjanya sebagai bagian dari komitmennya membantu Presiden Jokowi dalam menyiapkan generasi muda Papua yang unggul, serta membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan tokoh masyarakat.

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Wapres RI pada 2024 silam, Ma'ruf menyebut telah terjadi banyak kemajuan di Papua, terutama pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan sarana prasarana di empat DOB.

Meski demikian, dia yang berlatar belakang ulama dari Nahdlatul Ulama itu tak menampik masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai, khususnya terkait masalah keamanan.

"Kita harus mengakui masih kerap terjadi insiden kekerasan yang menimpa warga sipil. Alhamdulillah, aparat keamanan dan aparat penegak hukum mengambil langkah cepat untuk mengatasi berbagai insiden yang terjadi," ujar Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Ma'ruf  berharap konflik bisa segera diselesaikan agar seluruh pihak bisa bersatu membangun Papua.

Sementara itu terkait tugas Gibran dari Prabowo, Mensesneg mengatakan wapres tersebut memang harus memimpin percepatan pembangunan Papua, tetapi tidak berarti harus berkantor di kawasan Indonesia timur terus.

Dia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dipimpin atau diketuai oleh Wakil Presiden. Sehingga, dia pun meluruskan bahwa penugasan itu bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga," kata Prasetyo usai rapat anggaran dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, Tim Percepatan Pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara. Dalam hal ini, tim tersebut akan menggunakan Kantor KPKN Jayapura sebagai kantor operasionalnya. Turunan dari tim percepatan itu, kata dia, adalah semacam badan atau satuan tugas untuk operasional harian di lapangan.

Maka, kata dia, pihak yang akan lebih sering berkantor di Papua adalah badan atau satgas tersebut.

Dia pun menilai bahwa hal itu tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut, karena pembangunan Papua merupakan kewajiban bagi pemerintah.

Masalah Papua

Namun, masalah Papua terbilang kompleks. Mulai dari kesenjangan ekonomi, politik, pelanggaran HAM, konflik bersenjata, hingga trauma psikologis masih membayangi masyarakat.

Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menegaskan bahwa akar persoalan terbesar yang harus segera ditangani adalah konflik bersenjata yang berkepanjangan. Menurutnya, tanpa penyelesaian konflik ini, percepatan pembangunan akan terus terhambat.

"Percepatan secepat apa pun, tetapi sepanjang konflik itu masih ada, dia akan menghambat laju pembangunan. Dari aspek ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Itu (konflik) dulu yang harus diselesaikan," ujarnya ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/7).

Frits menambahkan, dalam lima tahun terakhir, konflik bersenjata di Papua justru mengalami peningkatan. Tak hanya warga sipil, tetapi tenaga kesehatan dan pendidikan yang bertugas pun kerap menjadi korban.

Ia menekankan, Wapres ke depan harus bekerja secara nyata dan memahami hambatan yang ada di lapangan.

"Yang mendesak sekarang adalah bagaimana mengelola konflik kekerasan agar tidak menghambat pembangunan. Harus ada dialog dalam menyelesaikan konflik," katanya.

Pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat Papua juga masih menjadi perhatian serius. Di tengah berbagai proyek pembangunan dan investasi, catatan hak asasi manusia menjadi pengingat bahwa pendekatan kemanusiaan tak bisa ditinggalkan dari agenda besar pembangunan di Papua.

(kay/kid)

[Gambas:Video CNN]