Mensos Pelajari Usul Demul Soal Vasektomi Syarat Terima Bansos

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mempelajari usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarganya menjadi penerima manfaat program bantuan sosial hingga beasiswa.

"Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu ide baik ya untuk KB, keluarga berencana itu baik. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari," kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4).

Ia pun menjelaskan mengapa ide tersebut tidak bisa langsung dieksekusi. Gus Ipul menyampaikan bahwa penyaluran bantuan itu harus melalui proses yang ditempuh oleh Kemensos.

"Jadi kita proses dulu, kita pelajari. Seperti penyaluran tahap pertama itu kita masih pakai data yang lama," kata dia.

Gus Ipul menyampaikan sebetulnya, selain lewat KB, BPJS Kesehatan juga bisa menjadi pintu untuk melakukan pemerataan bantuan dari pemerintah.

"Jadi banyak sih pintu ya untuk menyejahterakan masyarakat, mendorong hadirnya keadilan itu banyak pintu. Jadi saya masih perlu mempelajari," ucapnya.

Sementara itu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengaku belum membahas usul vasektomi tersebut. Namun, kata Jabo, Kemensos menghormati dan terbuka untuk membahas usul Dedi Mulyadi.

"Sebagai usulan ya tentunya kita sangat terbuka dan menghormati," kata Jabo kepada CNNIndonesia.com, Rabu.

Jabo juga menekankan bahwa Kemensos, dalam menentukan sasaran penerima bansos, merujuk pada Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Hal itu kata dia, termasuk juga untuk pemberian bantuan sosial untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Baik itu PKH maupun BPNT, landasannya adalah UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesos dan UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang Bansos Non Tunai, Permensos nomor 01 tahun 2018 tentang PKH, Permensos nomor 4 tahun 2023 tentang Bansos Sembako," ujar dia.

Jabo mengatakan Kemensos juga memberikan bantuan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah disusun pemerintah.

"Untuk bantuan program PKH di samping masuk desil miskin dan miskin ekstrim dalam DTSEN, syaratnya harus memiliki komponen, yaitu Ibu hamil, Ibu menyusui, anak sekolah dari SD sampai SMA," ujar dia.

Kendati demikian, Jabo mengatakan pemberian bansos yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan bergantung pada aturan dan kebijakan setiap pemerintah daerah.

"Ya kalau bantuan sosialnya dari Pemerintah Pusat yang melalui Kemensos syaratnya seperti itu, tetapi kalau itu bantuan sosial dari Pemerintah Daerah ya tergantung aturan dan kebijakan daerah masing-masing," jelas dia.

Dedi Mulyadi sebelumnya mengusulkan vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarganya menjadi penerima manfaat program bantuan dari pemerintah provinsi.

Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens) sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani saat ejakulasi.

Syarat vasektomi bagi sang suami itu diterapkan agar laki-laki dari kalangan keluarga miskin berpartisipasi aktif dalam program Keluarga Berencana (KB) yang berusaha menyiasati tingkat kepadatan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat.

Dedi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Hal ini, kata Dedi, bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina [karena yang 'doyan' pasti suaminya]. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya," kata Dedi di Bandung, Senin (28/4) dikutip dari Antara.

(mnf/mab/wis)

[Gambas:Video CNN]